Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Kerahkan 455 Personel Amankan Pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024

Kompas.com - 19/10/2023, 14:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengerahkan 455 personel untuk mengamankan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, hal ini menjadi salah satu tugas dari Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Total 455 personel tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden (Satgas Pam Capres/Cawapres) Pemilu 2023-2024,” kata Sandi kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).

Sandi mengatakan, ratusan personel itu akan mulai bertugas setelah adanya penetapan pasangan calon (paslon) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 November 2023 mendatang.

“Pam (Pengamanan) Capres/Cawapres akan melekat pada saat penetapan paslon tanggal 13 November 2023,” ujar Sandi.

Baca juga: Kapolri Minta Pimpinan Tingkat Wilayah Awasi Anggotanya Selama Pengamanan Pemilu 2024

Menurunya, Satgas Pengamanan Capres/Cawapres Pemilu 2024 akan terdiri atas sejumlah bagian, yakni kepala subsatuan tugas (kasubsatgas), aid de campe (ADC) atau ajudan, tim advance, dan pengawal pribadi (walpri).

Kemudian, ada juga pengawal lalu lintas (wallantas), pengamanan dan pengamatan (pam matan), serta tim kesehatan yang terdiri atas dokter, paramedis, dan sopir ambulans.

Dengan rincian, kasubsatgas akan berjumlah tiga personel dengan pangkat komisaris besar atau kombes polisi; tim ajudan akan berjumlah 56 orang yang terdiri dari 14 personel perwira menengah (pamen), 12 personel perwira, dan 30 personel bintara.

Selanjutnya, ada 12 tim advanced yang beranggotakan 12 personel pamen dan 48 perwira. Untuk pengawal pribadi (walpri) terdiri dari 12 perwira atau bintara, 84 bintara atau tamtama, dan 24 bintara.

Baca juga: Kapolri: Pemilu 2019 Ada 6 Aksi Serangan Teror, Tak Boleh Terulang pada 2024

Sandi mengatakan, pengawal lalu lintas ada sebanyak 12 perwira, 24 bintara, dan 36 bintara. Lalu, tim pengamanan dan pengamatan sebanyak 12 perwira/bintara, 24 perwira/bintara, 24 bintara/tamtama, 12 bintara, 36 bintara/tamtama.

Kemudian, tim kesehatan yakni dokter, paramedis, dan sopir ambulans akan diisi 12 pewira/PNS, 12 bintara/BNS, dan 12 bintara.

Diketahui, Operasi Mantap Brata ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

Jumlah personel Polri dalam operasi ini berjumlah 261.695 di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Kapolri: Ada 5 Provinsi dan 85 Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Tinggi pada Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com