Pemerintah Akan Perketat Impor Barang via Jastip

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan memperketat impor barang yang dilakukan oleh pemberi jasa titipian atau jastip.

"Impor barang titipan atau jasa titipan ini adalah pengetatan di pelabuhan-pelabuhan," kata Airlangga selepas rapat terkait pengetatan arus masuk barang impor di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Airlangga menuturkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nanti akan ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang diduga melakukan jastip.

"Jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Ketatkan Impor Barang, Ada Pakaian, Obat Tradisional, dan Elektronik

Airlangga pun menyampaikan bahwa ada regulasi Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa barang titipan yang bebas bea masuk hanya yang harganya di bawah 500 dollar Amerika Serikat.

Pada Februari 2022, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan bahwa usaha jastip merugikan negara.

Sebab, negara kehilangan sumber pemasukan dari bea masuk atas barang impor yang didatangkan ke Indonesia.

"Dia harusnya membayar barang, harusnya bayar bea masuk," ujar Askolani, 14 Februari 2023.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryano menyatakan, praktik jastip pun bisa dikatakan ilegal jika tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka biaya impor.

Baca juga: Bea Cukai Lelang Ribuan Pakaian Impor di Tengah Upaya Perkuat Pasar Domestik

Nirwala pun menyoroti modus jastip lewat bagasi barang bawaan penumpan yang masuk ke Indonesia.

"Itu memang benar barang bawaan penumpang, tetapi mereka menyamarkan itu seakan-akan barang milik penumpang. Di sinilah letak masalah tersebut karena pada prinsipnya yang mendapatkan kebebasan (cukai dan pajak 500 dollar AS per sekali jalan adalah barang personal use (milik) penumpang," ujar dia.