Jokowi Dinilai Berpeluang Cukup Besar Gantikan Megawati Jadi Ketum PDI-P, jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa usulan putra sulung Presiden Sukarno, Guntur Soekarnoputra agar Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P usai melepas jabatan presiden, bisa saja terwujud.

Namun demikian, dia menerangkan, hal ini akan tergantung bagaimana format Kongres PDI-P pada 2025 untuk memilih pemimpin partai dilakukan. Jika pemilihan menggunakan sistem terbuka di mana DPD dan DPC diberikan kebebasan untuk memilih calon Ketum PDI-P yang baru, peluang Jokowi memimpin partai banteng cukup besar.

"Jokowi sendiri masih memiliki bekal populisme dan elektabilitas yang memadai untuk menggaet basis dukungan publik," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Jokowi Belum Tahu Mentan Syahrul Yasin Mau Menghadap Siang Ini

Umam berpendapat, di bawah kepemimpinan Jokowi, PDI-P justru bisa menguatkan citranya. Di mana, citra sebagai partai "wong cilik" semakin melekat jika kepemimpinan PDI-P dijalankan oleh Jokowi yang kuat mempunyai basis dukungan dari publik.

"Sehingga tampilnya Jokowi sebagai Ketum partai bisa menguatkan citra PDI-P sebagai partai yang dekat dengan rakyat. Partainya wong cilik," imbuh dia.

Kendati demikian, Umam menilai masih adanya tantangan bagi Jokowi untuk bekerja lebih keras berkontestasi dalam pemilihan ketua umum PDI-P.

Tantangan yang dimaksud jika PDI-P kembali menggelar Kongres dengan agenda pemilihan ketua umum secara aklamasi.

"Jika metode pemilihannya menggunakan sistem aklamasi, maka pola rekrutmen calon-calon Ketum PDI-P yang baru akan cenderung terkooptasi oleh kekuatan status quo," jelas dia.

"Sehingga, tidak akan banyak memberi ruang terbuka bagi para pendatang baru untuk bermanuver dan mengonsolidasikan jaringan kekuatannya di DPD maupun DPC untuk mendukung pencalonannya dalam suksesi kepemimpinan PDI-P yang baru," sambungnya.

Dengan kata lain, lanjut Umam, jika PDI-P tetap kukuh pada skema aklamasi, maka peluang Jokowi untuk masuk dalam ajang kontestasi regenerasi kepemimpinan partai akan relatif terbatas.

Di saat yang sama, model pendekatan aklamasi ini akan memberikan peluang besar bagi Ketua DPP PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani untuk tampil sebagai ketua umum yang baru.

"Karena bagaimanapun juga, selain Puan merupakan trah langsung dari Soekarno dan Megawati, Puan sendiri juga merupakan pekerja partai yang selama ini betul-betul siang malam mengurusi dinamika, stabilitas dan efektivitas infrastruktur partai," jelasnya.

Baca juga: Harap Hasil Positif, PDI-P Ungkit Hubungan Historis dengan Jusuf Kalla Pilpres 2014

"Sehingga wajar jika Puan mendapatkan mandat amanah dalam estafet kepemimpinan di PDI-P," tambah dia.

Namun di sisi lain, Umam menilai PDI-P perlu mencermati pendekatan aklamasi yang akan menjadi "karpet merah" bagi Puan sebagai ketua umum.

Sebab, tak dipungkirinya, kondisi demikian akan dituding sebagai cara-cara politik tradisional yang melanggengkan sistem patronase dan politik dinasti.

"Namun memang patut diakui, pendekatan politik tradisional itu terbukti efektif mengonsolidasikan mesin politik PDI-P, serta membentuk kuat karakter, loyalitas dan kegigihan kader-kader PDI-P dalam menghadapi berbagai transisi politik dan jatuh bangunnya PDI-P di hadapan kekuasaan politik di negeri ini," pungkas Umam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hari ini bukan merupakan momentum membicarakan pergantian Ketum di partai banteng moncong putih.

Hasto menegaskan bahwa pembicaraan partai saat ini adalah soal persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Bagi PDI Perjuangan, semua itu ada tahapan-tahapan. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, kemudian setelah pemilu nanti partai akan mengadakan rapat kerja nasional yang kelima dan kemudian kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).