Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Orang Luar Tak Bisa Jadi Ketum, PSI: Itu Kan Internalnya PDI-P, Masing-masing

Kompas.com - 02/10/2023, 17:22 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tak merasa tersinggung terhadap pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Minggu (1/1/2023), Megawati menyinggung soal orang baru yang tak mungkin bisa menjadi ketua umum partai banteng.

“Itu kan internalnya PDI-P, masing-masing, kami hormati,” ucap Grace di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Megawati: Enggak Mungkin Orang Lain Tiba-tiba Jadi Ketum di PDI-P

Baginya, semua partai politik (parpol) punya aturan organisasinya sendiri.

“Semua partai kan punya mekanisme, punya culture sendiri, punya nilai-nilai sendiri, jadi ya enggak masalah begitu,” ucap dia.

Grace mengungkapkan, PSI tengah mempersiapkan undangan untuk meminta pertemuan Kaesang dengan Megawati.

Namun, Grace menyerahkan mekanisme sepenuhnya di tangan PDI-P, apakah mau menerima atau tidak permintaan pertemuan tersebut.


Ia juga menekankan bahwa PSI belum menentukan batas waktu pengambilan keputusan dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) tertentu.

“Itu enggak ada deadline sebenarnya, karena kami kan partai pendukung bukan partai pengusung,” kata dia.

Baca juga: Kaesang Tak Kunjung Pakai Baju PSI, Apa Alasannya?

Sebelumnya, Megawati menyatakan proses kaderisasi harus berjalan di internal PDI-P sebelum seseorang menjadi ketua umum.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menganggap pernyataan itu merupakan sinyal kekecewaan Megawati karena Kaesang lebih memilih bergabung dengan PSI ketimbang PDI-P.

Padahal, ayahnya, Presiden Joko Widodo, kakak sulung dan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution merupakan kader PDI-P.

Baru gabung PSI, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com