Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ajak Investor Kembangkan Hulu Migas, Kementerian ESDM Tawarkan 3 Wilayah Kerja

Kompas.com - 25/09/2023, 17:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Muhammad mengatakan, pemerintah mendukung pengembangan hulu migas.

Oleh karenanya, Kementerian ESDM menawarkan sebanyak tiga wilayah kerja (WK), yaitu Akimeugah I, Akimeugah II, dan Bobara.

“Pemerintah mengundang badan usaha dan bentuk usaha tetap yang bergerak pada industri hulu migas untuk dapat berpartisipasi pada Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap III Tahun 2023,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan itu dalam acara Penawaran WK Migas Tahap III Tahun 2023 pada acara pembukaan Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) ke-4 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Rabu (20/9/2023). 

Noor Arifin mengatakan, badan usaha tersebut diharapkan memiliki kemampuan keuangan dan teknis, memenuhi syarat minimum Komitmen Pasti, memenuhi syarat dan ketentuan pokok Lelang WK, serta memiliki kinerja dan track record yang baik. 

Baca juga: ESDM Klaim Sudah Ada 824 Bengkel Konversi di Indonesia

Dia menyebutkan, beberapa fasilitas insentif, baik fiskal dan nonfiskal, akan dapat diterima kontraktor dengan mengacu pada beberapa peraturan dan keputusan menteri (kepmen) yang ada. 

“Sejalan dengan hal tersebut, saat ini beberapa peraturan perundangan migas terus dibahas untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi di Indonesia,” katanya.

Kementerian ESDM menawarkan sebanyak tiga wilayah kerja (WK), yaitu Akimeugah I, Akimeugah II, dan Bobara untuk mendukung pengembangan hulu migas. DOK. Humas Kementerian ESDM Kementerian ESDM menawarkan sebanyak tiga wilayah kerja (WK), yaitu Akimeugah I, Akimeugah II, dan Bobara untuk mendukung pengembangan hulu migas.

Kementerian ESDM menawarkan sebanyak tiga wilayah kerja (WK), yaitu Akimeugah I, Akimeugah II, dan Bobara untuk mendukung pengembangan hulu migas. (DOK. Humas Kementerian ESDM)

Adapun WK Akimeugah I terletak di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan dengan luas 10.791.21 kilometer (km). 

Kemudian, WK Akimeugah II berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan dengan luas km 12.987.68 km.

Baca juga: Wacana Insentif Konversi Motor Listrik Jadi Rp 10 Juta, Ini Kata ESDM

Kedua WK tersebut dilelang dengan minimum komitmen pasti 3 tahun adalah Studi G&G serta akuisisi dan processing seismik 2D/3D atau pengeboran 1 sumur eksplorasi.

Sementara itu, WK Bobara berlokasi di Lepas Pantai Papua Barat dengan luas 8.444.49 km dan minimal komitmen pasti Studi G&G serta akuisisi dan processing seismik 3D 750 km.

Jadwal Lelang Reguler untuk WK Akimeugah I dan Akimeugah II, yakni 20 September 2023 sampai 17 Januari 2024 untuk akses bid document. Batas waktu pemasukan dokumen partisipasi pada 19 Januari 2024.

Sementara itu, jadwal lelang reguler untuk WK Bobara adalah 20 September 2023 sampai 20 November 2023 untuk akses bid document. Batas waktu pemasukan dokumen partisipasi adalah 22 November 2023.

Sebagai informasi, tahap kedua lelang atau the Second Indonesia Petroleum Bidding 2023 saat ini masih berlangsung. 

WK yang dilelang, di antaranya adalah Natuna D-Alpha, Panai, dan Patin. Informasi mengenai tahap kedua lelang telah disampaikan sebelumnya pada 47th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex di Tangerang.

Baca juga: Antisipasi Kegaduhan di Tahun Politik, Dinas ESDM Jateng Bakal Tertibkan Tambang Ilegal Secara Bertahap

Akses untuk bid document dibuka hingga 21 November 2023 dan deadline pengumpulannya adalah 24 November 2023.

Kementerian ESDM menunggu para kontraktor terbaik untuk ikut serta mengembangkan hulu migas di Indonesia. Semua proses lelang dilakukan secara online, sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Bagi badan usaha dan bentuk usaha tetap yang berminat, registrasi dan akses bid document dilakukan melalui website online lelang WK Migas sesuai jadwal yang tersedia di esdm.go.id/wkmigas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com