Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Tidak Boleh Ada Partai yang Mengklaim Paling NU

Kompas.com - 18/09/2023, 19:46 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tidak boleh ada satupun partai politik (parpol) yang merasa dirinya paling mewakili Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut menyebut tidak ada partai manapun yang boleh merasa paling bermanfaat bagi kaum NU.

Adapun, Yaqut merespons sindiran dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait adanya tokoh NU yang lupa bahwa NU tidak partisan kepada partai manapun.

"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftach tadi," ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Jadi enggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain, enggak boleh," sambungnya.

Baca juga: Jalan Terjal Anies-Cak Imin Usai Deklarasi: Elektabilitas Tertinggal, Hadapi Resistensi PBNU

Yaqut menegaskan, NU terikat dengan Khittah 1926, di mana mereka tidak boleh terikat ke partai manapun.

Sehingga, kata dia, NU harus mengambil jarak terhadap semua partai politik.

"NU itu terikat pada Khittah 1926. Yang artinya bahwa dia tidak... Atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," imbuhnya.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, menyindir ada tokoh NU yang lupa bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak partisan ke dalam kekuatan partai politik tertentu.

Baca juga: Ketum PBNU Minta Aktor Politik Tak Manuver untuk Menakut-nakuti Jelang Pemilu 2024

Hal itu ia sampaikan dalam acara pembukaan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, (18/9/2023).

"Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," kata Miftachul.

Ia menyinggung bahwa NU kini cukup ketat menertibkan internal mereka dan hal itu ia anggap wajar.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

Baca juga: Soal PKS Gemakan “Yaa Lal Wathan” saat Sambut Anies-Cak Imin, PBNU: Biar Imbang, Partai Lain Nyanyi Juga

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," ungkap Miftachul.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," tegas Miftachul.

Ia juga menyindir anggota yang memanfaatkan identitas NU untuk kepentingan politik praktis. Ia menyinggung adagium yang berlaku di NU bahwa NU memang tidak ke mana-mana, tapi bukan berarti mereka bebas ke mana saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com