Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Lemhannas Yakin Jokowi Tahu Batasan soal Penggunaan Data Intelijen

Kompas.com - 18/09/2023, 14:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

Jokowi menyebutkan dirinya mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pilpres 2024, berkat data intelijen.

Dalam Undang-Undang Intelijen, sebut Andi, presiden memang sebagai pengguna terakhir atau end user dari data intelijen.

“Saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis untuk menggunakan data data intel tersebut,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2023).

Baca juga: Soal Data Intelijen Terkait Parpol, Puan: Tanya Pak Jokowi, Kenapa Bicara Seperti Itu?

Andi menambahkan, data intelijen tidak bisa digunakan untuk operasi politik, terlebih Indonesia sedang mematangkan demokrasi.

“Operasi-operasi intelijen tidak bisa berubah menjadi operasi-operasi politik pada saat sistem demokrasi sedang berusaha kita kuatkan menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi,” ucap Andi.

Andi menuturkan, Indonesia bisa belajar dari skandal Watergate di Amerika Serikat.

Skandal Watergate mengungkap persekongkolan politik petinggi-petinggi Negeri Paman Sam demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon saat itu.

Terbongkarnya skandal ini diawali dari tertangkapnya lima perampok yang mencoba membobol markas Democratic National Committee (DNC) di kompleks Watergate, Washington DC, pada 17 Juni 1972.

Baca juga: Jokowi Punya Data Intelijen Internal Parpol, Mahfud Klaim Tak ada Urusannya dengan Cawe-Cawe

Penyelidikan membuktikan bahwa itu bukan perampokan biasa. Namun, melibatkan nama-nama petinggi Gedung Putih, termasuk orang nomor satu di AS saat itu, Presiden Nixon.

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pilpres 2024.

Hal itu ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.?

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com