Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Mega-SBY Bisa Bertemu Setelah Demokrat Dukung Ganjar

Kompas.com - 09/09/2023, 22:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan formal antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bisa terjadi setelah Partai itu menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.

Hal ini diungkapkan Hasto dalam acara pertunjukan wayang orang Bharata "Wahyu Makutharama" di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

"Setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal," kata Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu.

Baca juga: PDI-P Siapkan Kampanye Pemenangan Ganjar di Kampus

Hasto menyampaikan, pola pertemuan tersebut sama seperti partai-partai lainnya yang sudah bergabung bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, seperti PPP, Hanura, dan Perindo.

Menurut Hasto, pola pertemuan ini lebih kokoh karena mengusung visi misi yang sama.

"Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru (pertemuan) secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara," ucap Hasto.

Hasto menjelaskan, pola pertemuan juga diadakan secara bertingkat. Sebelum perjumpaan Megawati-SBY, pihaknya akan lebih dulu mengutus beberapa orang untuk berkomunikasi.

Baca juga: Sebut Pertemuan Mega-SBY Bakal Jadi Rekonsiliasi Nasional, Demokrat: Tembok Berlin Indonesia Runtuh

Salah satu contohnya, pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Begitu pula komunikasi lain dari kader PDIP yang telah terjalin, meliputi Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan sebagainya.

"Ya pertemuan secara bertingkat. Kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik, yang bertemu kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP," jelas Hasto.

Adapun saat ini, Partai Demokrat masih menjajaki potensi kerja sama politik antara dua parpol, antara dengan PDIP maupun dengan Partai Gerindra.

Yang jelas kata Hasto, PDIP terbuka terlihat dari beberapa pertemuan yang sudah terjadi.

"Kan mita sudah bertemu, sekali lagi Mbak Puan, Mas AHY bisa bertemu di GBK. Itu kan merupakan hal yang sangat positif, di antara Kesekjenan juga sering komunikasi," jelas Hasto.

Sebagai informasi, Demokrat belum menentukan pilihan di mana akan berlabuh, setelah koalisinya pecah karena bakal calon presiden yang diusung, Anies Baswedan, memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menjadi bacawapres.

Diketahui, Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Partai Nasdem. AHY sejauh ini, kekeh ingin menjadi cawapres pendamping Anies.

Di sisi lain, PDIP terbuka dengan partai manapun yang ingin berkoalisi.

Belakangan, Demokrat pun mengaku terbuka dengan semua kemungkinan, termasuk peluang berkoalisi dengan PDI-P atau Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com