ASEAN: Antara Pusat Pertumbuhan dan Pusaran Konflik

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 5-7 September, baru saja usai.

KTT yang dihadiri oleh 22 negara ini, baik oleh negara anggota ASEAN, negara mitra maupun negara undangan, diselenggarakan pada saat situasi dunia yang masih dalam keadaan tidak menentu.

Presiden Joko Widodo dalam tulisannya di Kompas, 3 September 2023, berjudul ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, mengatakan, dunia saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Perang dan konflik masih terjadi di beberapa kawasan, yang justru terjadi tatkala dunia masih tertatih-tatih bangkit dari kelesuan ekonomi akibat pandemi.

Satu hal yang patut disyukuri adalah di tengah situasi dunia seperti itu, ASEAN menikmati pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. Pertumbuhan ekonomi mustahil terjadi jika tidak ada stabilitas politik di kawasan.

Bagaimana ASEAN bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas politik kawasan?

Mengutip kata-kata Jokowi, kontribusi ASEAN terhadap pertumbuhan dan stabilitas keamanan di kawasan dihidupkan oleh empat roh.

Keempat roh yang meniupkan daya hidup ASEAN itu mencakup adanya visi jangka panjang yang jelas; kesigapan menangani krisis; potensi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth); dan transformasi ASEAN Outlook Indo-Pacifik menjadi program kerjasama konkret.

Dari keempat roh ASEAN ini, sepertinya upaya mentransformasikan konsep normatif ASEAN Outlook menjadi program kerja sama konkret menjadi tantangan utama agar ASEAN benar-benar ”relevant and matters”.

Sebab, agar manfaat ASEAN benar-benar dirasakan rakyat sesuai dengan kredo “diplomasi membumi” yang sering digaungkan Kemlu, Indonesia selama keketuaannya di ASEAN harus mampu menelurkan program konkret yang dapat memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Namun, membangun kerja sama ekonomi antar-negara hanya mungkin jika stabilitas politik kawasan mendukung. Artinya, potensi konflik sebisa mungkin harus ditekan pada titik terendah.

Dalam konteks inilah, Presiden Jokowi menegaskan perlunya menurunkan tensi dan rivalitas serta membangun perilaku bekerjasama (habit of cooperation) di kawasan.

Justru kini yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana membangun kerja sama itu di tengah-tengah meningkatnya dinamika politik di kawasan?

Dorongan bagi negara di dunia untuk membangun kerja sama dengan ASEAN dan kawasan Asia Timur sungguh signifikan.

Dalam perspektif geo-ekonomi, pusaran ekonomi dunia (economic gravity) kini tidak lagi bertumpu di benua Amerika atau Eropa, tetapi bergeser ke kawasan Asia, yang ditandai oleh tingginya investasi, konsumsi domestik dan kedigdayaan budaya (Fareed Zakaria, The Post-American World, 2008).

Ini berati interaksi ekonomi antarnegara akan berpusar lebih intens di kawasan ASEAN dan Asia Timur.

Interaksi ekonomi yang intens hanya akan memberi dampak positif bagi kemakmuran negara di kawasan jika di kawasan itu ada stabilitasi politik. Namun, justru ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Ada beberapa dinamika yang terjadi akhir-akhir ini yang diprediksi akan memantik ketegangan politik keamanan di kawasan.

Pertama, pada 28 Agustus, China mengumumkan peta barunya yang memasukkan wilayah Laut China Selatan dan Taiwan.

Meski ini bukan pertama kali dilakukan, tak ayal klaim teritorial sepihak China ini memancing reaksi negara di kawasan.

Sudah lama diketahui, di Laut China Selatan China bersengketa dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan.

Dulu klaim itu mereka sebut dengan nine-dash line. Namun sekarang berubah menjadi ten-dash line, dengan memasukkan Taiwan. Ini sepertinya respons China terhadap manuver AS di Taiwan melalui kunjungan Pelosi ke Taiwan pada 3 Agustus 2022.

Dengan memasukkan Taiwan ke dalam peta barunya, China hendak mengirim pesan politik kepada AS: Taiwan adalah milik China.

Manuver politik AS yang dijawab China dengan klaim teritorial itu dikhawatirkan meningkatkan tensi dan rivalitas kedua kekuatan di kawasan.

Apabila manuver politik dilakukan secara miskalkulasi, bukan tak mungkin hal itu akan memantik konflik terbuka. Pada titik ini tentu kerja sama ekonomi, apapun bentuknya dan dengan siapapun mitranya, akan terganggu.

Kedua, pembukaan kantor NATO di Jepang. Pada Mei lalu, terbetik kabar NATO akan membuka kantor penghubung di Jepang pada 2024.

Kantor ini nantinya berfungsi sebagai tempat NATO mengadakan koordinasi kebijakan politik, militer dan keamanan bersama mitranya di Asia Pasifik, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Pembukaan kantor penghubung ini dinilai banyak pihak sebagai bagian dari kebijakan strategis NATO di Indo-Pasifik dalam upaya mengimbangi agresifitas China menanamkan pengaruhnya di Asia Pasifik, terutama di Laut China Selatan.

China melalui juru bicara Kemeterian Luar Negerinya menyatakan perluasan sayap pangaruh NATO di kawasan Asia Pasifik merupakan bentuk campur tangan di kawasan.

Dikhawatirkan campur tangan itu akan mengganggu upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam perspektif geopolitik, pembukaan kantor penghubung NATO di Jepang menunjukkan adanya rivalitas geopolitik kekuatan global di kawasan.

Selama ini di Asia Pasifik memang tidak ada aliansi militer yang terlembaga atau established seperti NATO di kawasan Eropa.

Ketiadaan aliansi militer ini yang mendorong NATO mengambil langkah antisipatif untuk ikut memengaruhi dinamika politik militer di kawasan Asia Pasifik.

Manuver NATO ini memiliki keterkaitan strategis dengan aliansi militer yang baru saja dibentuk oleh trio AS, Inggris dan Australia (AUKUS).

Dugaan ini didasarkan pada premise bahwa China dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan sikap yang asertif dan agresif di Asia Pasifik, khususnya di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.

Oleh karena itu, NATO tidak akan berhenti pada pembukaan kantor penghubung di Asia Pasifik saja. Namun sangat mungkin dalam jangka panjang NATO akan mengajak AUKUS ke dalam suatu aliansi militer di Asia Pasifik seperti NATO di Eropa.

Jika benar nanti pembukaan kantor NATO berlanjut pada pembentukan aliansi militer di Asia Pasifik ala NATO di Eropa, maka hal itu akan menambah kompleksitas geopolitik dan militer di kawasan Asia Pasifik.

Pada titik inilah ASEAN menghadapi situasi dilematis: ambisi untuk menjadi pusat pertumbuhan dihadapkan pada rivalitas negara super power di kawasan yang dapat menciptakan pusaran konflik.

Indonesia dan mitra strategisnya di ASEAN harus cermat dalam memosisikan diri di tengah tarikan kepentingan geopolitik negara super power.

Indonesia harus memastikan bahwa di tengah perubahan geopolitik di Asia Pasifik, ASEAN harus mengukuhkan diri sebagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh negara kuat sesuai dengan konsep ASEAN Centrality.

Untuk dapat diperhitungkan sebagai aktor penting di kawasan, Indonesia dan ASEAN harus terus mengembangkan kerja sama ekonomi dengan semua aktor penentu di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip equidistance strategy (strategi kerja sama seimbang dengan negara mitra).

Strategi seperti ini dapat menghindarkan Indonesia dan ASEAN hanya menjadi sekadar pijakan proksi, tapi lebih sebagai mitra dalam kolaborasi.