Pengamat Sebut Gabungnya Muhaimin Belum Tentu Perbesar Suara Warga NU untuk Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan, isu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bakal menjadi sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Anies Baswedan, belum tentu dapat memperbesar suara dari warga Nahdlatul Ulama (NU).

Djayadi memberikan contoh, ketokohan Muhaimin masih rendah sebagai cawapres terlihat dari beberapa survei, karena belum masuk 5 besar. Padahal, PKB memiliki elektabilitas yang baik, antara 7 hingga 10 persen suara pemilih.

"Jadi bisa dilihat bahwa elektabilitas Cak Imin lebih rendah dari pada partainya sendiri," kata Djayadi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Demokrat soal Duet Anies-Muhaimin dan Pengkhianatan Nasdem

"Itu jadi tantangan Cak Imin apakah dia mampu bukan hanya menarik suara PKB tapi juga suara NU ke Anies kalau dia jadi bergabung," sambung dia.

Alasan kedua, Djayadi mengatakan, Muhaimin mungkin bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh sebab itu, potensi suara NU yang terbelah sangat dimungkinkan apabila capres PDI-P Ganjar Pranowo dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ikut menarik tokoh NU sebagai cawapres mereka.

"Tokoh NU itu banyak dan tidak hanya satu mereka pilihan politiknya. Jadi belum tentu masuknya Cak Imin itu membawa elektabilitas Anies meningkat tajam di kalangan NU," ujar dia.

Baca juga: Gibran soal Kabar Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan: Masak? Udah Declare?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Muhaimin telah bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Malam itu, keduanya sepakat untuk bekerja sama dan Surya memutuskan sepihak Muhaimin untuk menjadi bacawapres Anies.

Anies pun sudah diberi tahu oleh Surya dan sepakat dengan keputusan itu tanpa memberi tahu PKS dan Demokrat.