Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pj Gubernur Pengganti Ganjar, Jokowi: Paling Lambat Minggu Ini Kita Putuskan

Kompas.com - 30/08/2023, 13:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penjabat (pj) Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo akan segera diputuskan paling lambat pekan ini.

Hal itu disampaikan Presiden menanggapi akan habisnya masa jabatan Gubernur Ganjar Pranowo pada 5 September 2023.

Menurut Jokowi, saat ini nama-nama kandidat PJ Gubernur Jawa Tengah belum masuk kepadanya.

"Belum, belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme tim penilaian akhir (TPA). Belum," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi SMKN Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023) sebagaimana dilansir siaran langsung YouTube KompasTV.

Baca juga: Pj Gubernur Banten Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Dapat Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat

"Ya paling lambat Minggu ini mungkin kalau sudah masuk ke meja saya nanti kita putuskan," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo dan wakilnya, Taj Yasin dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 2018 lalu.

Keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pilkada Jawa Tengah 2018.

Saat itu Ganjar terpilih untuk yang kedua kalinya memimpin Jawa Tengah. Ganjar dan Taj Yasin diusung oleh empat parpol yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan Demokrat.

Baca juga: Pj Gubernur Banten Minta Pabrik Pasang Scrubber di Cerobong Asap

Adapun selain Ganjar, ada 9 gubernur lain yang akan habis masa jabatannya pada September 2023.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Lalu ada pula Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan sebelumnya mengatakan, pihaknya saat ini sedang menghimpun nama-nama yang akan dijadikan kandidat penjabat (pj) gubernur.

Kemendagri sudah meminta usulan nama kandidat PJ gubernur dari DPRD provinsi maupun pemerintah pusat.

Benny menuturkan, setelah nama-nama akan dilakukan pembahasan awal untuk memastikan kandidat mana yang memenuhi syarat sebagai pj gubernur.

Sebab, kata dia, ada sejumlah syarat untuk menjadi pj gubernur.

Halaman:


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com