Luhut Ditunjuk Jokowi Pimpin Penanganan Polusi Udara di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin operasi penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini diungkap oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar usai rapat bersama presiden dan menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/203).

“Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin Menko Marinves,” kata Siti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Setelah Rapat dengan Luhut, KLHK Bentuk Satgas Penanganan Polisi Udara Jakarta

Menurut temuan LHK, mayoritas atau 44 persen polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebabkan oleh kendaraan bermotor. Lalu, 34 persen dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan sisanya dari rumah tangga seperti pembakaran.

Sesuai arahan presiden, kata Siti, semua kementerian/lembaga diminta fokus mengendalikan masalah polusi udara di Jakarta. Sebab, ini menyangkut kesehatan.

“Jadi cara cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua kementerian/lembaga diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dan dalam operasi lapangan,” ujarnya.

Baca juga: Heru Budi Rapat dengan Luhut, Bahas Penanganan Polusi Udara yang Memburuk

Siti menyebut, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Salah satunya, melalui teknik modifikasi cuaca. Metode ini disebut mampu memperbaiki kualitas udara, meski cara-caranya tidak mudah.

“Perlu dipahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi. Dan ini perlu katakanlah, diperkuat dengan sesuai kondisi yang ada,” katanya.

Upaya lain, presiden memerintahkan untuk dilakukan penanaman pohon besar di kantor-kantor kementerian/lembaga dan perkantoran.

Jokowi meminta supaya jarak tanam antarpohon diatur sedemikian rupa sehingga gedung-gedung perkantoran bisa ditanami sebanyak-banyaknya pohon.

Dalam hal ini, lanjut Siti, pihaknya berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga turut menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

“Tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim. Dari 351 industri, termasuk PLTU dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) sebagai sumber pencemar, kami telah melakukan identifikasi sebanyak 161 yang akan kita periksa di enam titik lokasi yang dekat dengan pengamatan,” tutur politikus Partai Nasdem itu.

Baca juga: Luhut Klaim Elon Musk Tertarik Investasi Jaringan Internet untuk Daerah Terpencil di Indonesia

Adapun rapat terbatas terkait polusi udara ini merupakan yang kedua kalinya digelar Presiden Jokowi. Pada 14 Agustus 2023, kepala negara juga memimpin ratas membahas persoalan yang sama.

Saat itu, presiden menyampaikan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi polusi udara saat ini. Pertama, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.