Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Penilaian Publik Terhadap Citra Penyelenggara Pemilu Alami Kenaikan

Kompas.com - 25/08/2023, 16:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 mencatat citra penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei pada periode sebelumnya.

Dilansir dari pemaparan Tren Citra Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Harian Kompas pada Jumat (25/8/2023), 70 persen responden menyatakan citra KPU baik pada Agustus 2023.

Sementara itu, pada periode yang sama ada 11,2 persen responden yang menyatakan citra KPU buruk.

Responden juga memberikan penilaian citra kepada Bawaslu untuk periode Agustus 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Banyak Partai yang Pilihan Capresnya Tak Sejalan dengan Pemilih

Sebanyak 70,7 persen responden menilai citra Bawaslu baik. Sementara itu, sebanyak 10,3 persen responden menilai citra Bawaslu buruk.

Adapun jika dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya, yakni pada Mei 2023, citra KPU dan Bawaslu pada kali ini mengalami meningkatkan.

Sebab pada Mei lalu, jumlah responden yang menilai citra KPU baik sebanyak 66,8 persen, sedangkan yang menilai buruk sebesar 10,6 persen.

Lalu pada periode survei Mei, sebanyak 65,2 persen responden menilai citra Bawaslu baik dan ada 9,8 persen responden yang menilai buruk.

Baca juga: Tanggapi Survei Litbang Kompas, PAN Optimistis Raih 60 Kursi di DPR

Sementara itu, apabila dilihat dari survei pada awal 2023, yakni pada Januari lalu, responden yang menilai citra KPU baik sebanyak 62 persen.

Sedangkan yang menganggap citra KPU buruk sebanyak 11,1 persen.

Lalu untuk periode yang sama, ada 62,3 responden yang menilai citra Bawaslu baik dan 9,9 persen responden menilai citra Bawaslu baik.

Berdasarkan pemaparan di Harian Kompas, capaian citra positif KPU dalam survei terbaru ini menjadi hal penting setelah tren penurunan sejak Juni 2022.

Saat itu, citra baik KPU menurun dari 73,9 persen pada Januari 2022 menjadi 65,1 persen pada pengukuran survei selama semester pertama 2022.


Hal senada juga dialami Bawaslu. Sebelumnya citra positif Bawaslu terus turun sejak Juni 2022 hingga mencapai titik terendah pada sebesar 62,3 persen pada Januari 2023.

Survei yang dilakukan Litbang Kompas ini dilakukan secara wawancara tatap muka pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden.

Responden dipilih secara acak menggunakan metode penculikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Margin of error penelitian tercatat sebesar plus-minus 2,65 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com