Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Jangan Sampai Ada Dalil Seolah-olah Ekonomi Maju, Harus Menerima Demokrasi Terseok

Kompas.com - 24/08/2023, 23:51 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap tak ada lagi dalil politik yang memisahkan antara kemajuan perekonomian dan perkembangan demokrasi.

Begitu juga dengan dalil keamanan dan ketertiban suatu bangsa harus menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki dalam acara "Bicara Budaya Kini dan Nanti" Kamis (24/8/2023).

Mulanya, SBY memberikan pengantar tentang mitos dan budaya yang dilekatkan oleh bangsa Asia khususnya Asia Selatan.

Baca juga: Lukisan SBY Dibeli Anak Buahnya Sendiri Seharga Rp 510 Juta

Dia menyebut dua mitos dari lima mitos adalah tentang ekonomi yang tak bisa beriringan dengan demokrasi dan ketertiban yang tak bisa beriringan dengan kebebasan.

"Ada dua mitos, ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia. Karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan," kata SBY.

Mitos itu mengatakan, agar bangsa berkembang termasuk Indonesia jika ingin membangun kesejahteraan harus sejalan dengan membangun ekonomi.

Baca juga: Mengintip Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan, Ada Apa Saja?

"Lupakan demokrasi, kalian harus memilih. Enggak mungkin dua-duanya kacau nanti nggak nyampai tujuannya. Ingin sejahtera ekonomi maju ya nomor duakan demokrasi. Itu mitos," imbuh dia.

"Mitos yang kedua ini soal keamanan nasional, kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, ya kurangi kebebasan. Kontrol kebebasan seolah-olah kita harus memilih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan," sambung SBY.

Namun zaman telah berubah, era telah berganti. Mitos yang dulunya sangat dipercaya pemerintahan Indonesia mulai ditinggali seiring dengan lahirnya era reformasi.

SBY yang pernah menjadi presiden dua periode itu merasa yakin ekonomi yang dimitoskan tak bisa beriringan dengan demokrasi bisa sebaliknya.

Hal itu, kata SBY, pernah dibuktikan dalam tahun-tahun kepemimpinannya, ekonomi tumbuh indeks demokrasi tak anjlok.

"Saya bisa berdebat dengan siapapun dengan negara manapun, pakar apapun, politisi manapun, bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya," katanya.

Dia percaya, mitos yang dulu sangat diyakini itu bisa dipatahkan dan jangan lagi terulang dibuat menjadi dalil politik agar demokrasi kembali terseok dan kebebasan jadi barang mewah lagi.

"Mitos-mitos yang lampau itu saya yakini bisa kita patahkan dan jangan sampai ada dalil politik apapun seolah-olah kita memilih kalau ekonomi maju harus menerima demokrasinya terseok, ataupun sebuah negara yang aman melupakan kebebasan," tutur SBY.

"Tidak harus begitu, karena kita pernah membuktikan ini semua bisa dihadirkan. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, Indonesia bertambah maju, bertambah adil, bertambah damai dan bertambah demokratis," ungkap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com