Bawaslu Kaji Deklarasi Pencapresan Prabowo di Museum

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengkaji peristiwa pendeklarasian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Minggu (13/8/2023).

"Kami lagi mengkaji. Pasti kami agak normatif. Sesuai aturan," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Jumat (18/8/2023).

"(Kajian meliputi) itu fasilitas pemerintah atau bukan? Itu pertanyaannya," tambahnya.

Baca juga: Siap Disanksi PDI-P, Budiman Sujatmiko Ungkap Alasannya Lebih Pilih Prabowo Dibandingkan Ganjar

Sebagai informasi, Ketua Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, sebelumnya datang ke Bawaslu RI pada Rabu (16/8/2023).

Ia mengaku menerima kuasa dari Masyarakat Pencinta Museum Indonesia (MPMI) untuk melaporkan deklarasi pencapresan Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu (13/8/2023) ke Bawaslu RI.

Deklarasi itu dilakukan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, dibarengi dengan penandatanganan kerjasama politik keempatnya.

Baca juga: Tak Percaya Didukung Budiman Sujatmiko, Prabowo: Dulu Saya di Tentara Dapat Perintah Ngejar-ngejar Saudara Budiman

"Kami melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah," kata Tobing kepada wartawan, Rabu.

"Pencapresan Pak Prabowo Subianto merupakan kegiatan politik yang kami pandang adalah kegiatan politik kepartaian yang memiliki kepentingan politik tertentu merupakan bagian dari kampanye Pak Prabowo," lanjutnya.

Ia menyebut bahwa tindakan kubu Prabowo adalah "upaya pembelokan sejarah" karena mengatasnamakan museum itu, yang harusnya menjadi pengikat kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia, menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri.

Tobing cs menganggap ironis hal itu, karena seharusnya para pendukung Prabowo yang tak lain adalah para pejabat negara mengetahui ihwal batas-batas penggunaan museum.

Baca juga: Djarot Pastikan Budiman Sudjatmiko Masih Kader PDI-P Meski Dukung Prabowo

"Kami secara serius meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan minta mereka berani untuk memeriksa secara adil melakukan pengusutan secara adil," kata Tobing.

"Walaupun di situ ada petinggi negara yaitu 3 orang menteri yakni Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Airlangga (Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pak Zulkifli Hasan (Ketua Umum Partai Amanat Nasional) sebagai Menteri Perdagangan," ungkapnya.

Tobing menyebut, Prabowo, Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi terlapor dalam laporan mereka ke Bawaslu RI hari ini.

Bagja menyebut bahwa mereka sedang mempelajari laporan tersebut dan akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Siap Dapat Sanksi dari PDI-P Setelah Deklarasikan Relawan Bersama Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Pegawai Museum Perumusan Naskah Proklamasi mengaku kaget karena museum tersebut digunakan untuk acara deklarasi dukungan untuk Prabowo.