Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Sebagai Menlu Ad Interim

Kompas.com - 18/08/2023, 19:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Ad Interim.

Tito akan menggantikan Menlu Retno Marsudi sementara.

Dilansir dari siaran pers Kemendagri, penunjukan ini berdasarkan Surat Nomor B-793/M/D-3/AN.00.03/08/2023 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Jumat (18/9/2023).

Penunjukan tersebut berkenaan dengan surat Menlu Retno Marsudi yang menyampaikan permohonan izin perjalanan dinas ke empat negara di benua Afrika, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

Baca juga: Pimpin Upacara Kemerdekaan RI di Natuna, Mendagri Ingin PLBN Menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Warga Perbatasan

Perjalanan dinas tersebut berlangsung mulai tanggal 18 hingga 25 Agustus 2023.

“Dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri,” tulis Pratikno dalam surat tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akan berkunjung ke benua Afrika dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

"Ya rencananya begitu. Nanti tunggu ya sampe semuanya sudah matang karena kalau persiapan kunjungan kan kita persiapkan dulu, tidak mudah ya teman-teman untuk mempersiapkan kunjungan, tanggal, aktivitas dan sebagainya," ujar Retno.

Baca juga: Mendagri dan 13 Pejabat BNPP Pimpin Upacara HUT Ke-78 RI di Perbatasan, Pakai Busana Adat

"Jadi biasanya rencana kunjungan itu baru dapat kita konfirmasikan ke publik kalau semuanya sudah konfirm beberapa hari menjelang kunjungan itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita masih berkoordinasi terus. Nanti pada saat waktunya pasti kita sampaikan kepada teman-teman," tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah dalam kunjungan ke Afrika nanti Presiden akan membahas soal blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), Retno menyatakan masih belum bisa memberikan keterangan.

Dia menegaskan saat ini komunikasi dan koordinasi terus dilakukan.

"Saya sampaikan saya belum dapat menyampaikan karena komunikasi koordinasi terus sedang dilakukan ya," tambah Retno.

Baca juga: 33 Daerah Dapat Insentif, Mendagri Minta Dananya untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan Jokowi akan menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Afrika Selatan

Hal itu disampaikan Luhut di akun Instagram resminya @luhut.padjaitan pada 12 Juli 2023.

Dalam unggahannya saat itu, Luhut terlihat bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang membahas persiapan KTT BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

“Pertemuan ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden @jokowi pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Agustus nanti,” ujar Luhut.

Adapun KTT BRICS akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Seluruh pemimpin negara-negara BRICS akan hadir di acara itu.

Baca juga: Atasi Kelaparan di Papua Tengah, Mendagri Pastikan Bantuan Mulai Didapat Warga

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari petani negara-negara ekonomi maju G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

BRICS pun dikabarkan akan menambah keanggotaan dalam KTT pada akhir Agustus nanti.

Indonesia disebut masuk kandidat potensial sebagai anggota baru BRICS. Selain itu, ada pula Mesir, Iran, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Turki, Thailand, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang juga masuk dalam kandidat anggota baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com