Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK OTT 3 Kali Selama 6 Bulan Pertama 2023

Kompas.com - 15/08/2023, 08:47 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) pada semester pertama 2023.

Dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melaporkan, kegiatan tangkap tangan itu terkait korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Terkait dengan tangkap tangan KPK melakukan tiga tangkap tangan,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Dalam catatan Kompas.com, tiga OTT tersebut dilakukan dalam kurun waktu delapan hari.

Baca juga: KPK Sebut Politik Uang Terus Ada karena 50 Persen Masyarakat Belum Sejahtera

Pertama, OTT Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil. Ia diciduk tim KPK pada Kamis (6/4/2023) yang bertepatan dengan Ramadhan.

Ia diduga melakukan tiga klaster korupsi yakni, setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), suap pengadaan jasa travel umrah, dan menyuap Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa.

Kemudian, pada Rabu (12/4/2023) KPK menggelar OTT terkait dugaan suap Pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Mereka diduga melakukan korupsi suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah pejabat di DJKA hingga pihak swasta.

Selanjutnya, pada Jumat (14/4/2023) KPK menangkap tangan Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana.

Baca juga: Kemenlu Belum Terima Permintaan KPK untuk Lobi Negara di Afrika Cabut Kewarganegaan Paulus Tannos

Yana diduga menerima suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet program Bandung Smart City.

Alex mengatakan, semua kasus dugaan korupsi tersebut menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, salah satu titik rawan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran adalah belanja barang dan modal.

“Sangat terbuka peluang antara penyelenggara negara dan vendor untuk bersekongkol yang berujung suap,” ujar Alex.

Adapun OTT pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) digelar pada 25 Juli kemarin dan tidak masuk dalam semester pertama 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com