AIPA 2023 Hasilkan Resolusi Konflik Myanmar, Akan Bentuk dan Kirim Tim ke Sana

Belum disepakti semua anggota AIPA

Berbeda dengan Task Force IPU, Fadli Zon mengatakan bahwa pengiriman utusan khusus dari AIPA ke Myanmar belum menjadi keputusan resmi, sebab masih ada perdebatan di antara anggota parlemen AIPA.

Fadli mengatakan, sebagian anggota parlemen AIPA yang mengikuti rapat Komite Politik setuju untuk berkunjung ke Myanmar, tetapi ada juga yang menolak dengan bermacam alasan.

“Melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Nanti dari hasil resolusi ini, kami terjemakan realisasinya, bentuknya sepeti apa. Nanti akan dibahas lagi, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat V itu.

Fadli berharap, AIPA akan menyepakati pengiriman utusan khusus sebagai upaya dari AIPA dalam mengambil peran lebih besar untuk memfasilitasi dialog inklusif sebagai bagian rekonsiliasi di Myanmar.

Dengan mengirimkan utusan khusus, kata Fadli, AIPA dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar karena bisa melihat langsung dampak dari krisis yang terjadi di negara tersebut.

“Kami berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite Ad-hoc untuk parliamentary visit ke sana," terang Fadli.

Selain rencana pembentukan tim khusus, Komisi Politik AIPA juga sepakat terlibat dengan negara-negara observer (pengamat) yang kemarin turut menghadiri Sidang Umum Forum Parlemen ASEAN itu dalam mengumpulkan bantuan kemanusiaan multilateral untuk rakyat Myanmar.

Komite Politik AIPA juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung upaya menuju perdamaian, stabilitas, keharmonisan, dan rekonsiliasi di Myanmar.

Baca juga: Puan Ajak Seluruh Parlemen Negara ASEAN Berpartisipasi Wujudkan Perdamaian di Myanmar

Hal itu sebagaimana disampaikan dalam pesan Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani saat ASEAN-AIPA Leaders' Interface (pertemuan antara pimpinan parlemen dengan pimpinan negara Asia Tenggara) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei 2023 lalu.

Fadli optimistis gagasan dari Komite Politik AIPA akan berperan besar untuk membantu persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Nanti akan dibahas lagi terkait utusan khusus itu, kami harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola,” ujarnya.

Selain resolusi terhadap konflik di Myanmar, Sidang Umum AIPA ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta itu menghasilkan 29 resolusi yang telah disepakati oleh seluruh anggota AIPA. Jadi total ada 30 resolusi yang dihasilkan.

Sebanyak 30 resolusi itu berasal dari Komite Parlemen Wanita, Komite Parlemen Muda atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Komite Urusan Politik, Komite Ekonomi, Komite Urusan Sosial, Komite Urusan Organisasi, dan Komite Urusan Organisasi.

Baca juga: Puan dan Parlemen AIPA Bahas Sejumlah Isu, dari Penguatan Kawasan hingga Konflik Laut China Selatan

Terkait pelaksanaan Sidang Umum ke-44, Fadli Zon menilai delegasi parlemen dari ASEAN, negara observer dan organisasi internasional merasa puas dengan pelayanan DPR RI sebagai tuan rumah.

Bahkan, kata Fadli, ada yang merasa terpukau karena DPR RI menampilkan wajah Indonesia yang kental akan nilai-nilai budaya.