Mahfud Ungkap Politik Uang Saat Pemilu: Ada yang Borongan dan Eceran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap masih maraknya politik uang dalam pemilihan umum (pemilu).

Mahfud bahkan menyebutkan, politik uang itu ada yang dalam borongan maupun eceran.

“Banyak (politik uang), ada yang borongan melalui ‘botoh botoh’, melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Banyak lho di KPU meskipun sudah independen,” kata Mahfud saat memberikan sambutan kunci dalam forum diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023), dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam.

Baca juga: Mahfud: Kasus Korupsi Meningkat Jelang Pemilu dan Pilkada

Sementara untuk eceran, bakal calon legislatif dan para politisi akan memberikan “serangan fajar” untuk warga atau calon pemungut suara.

“Politik uang sering dibeli mereka, ada juga yang eceran, sering disebut serangan fajar,” ucap Mahfud.

Mahfud juga menyoroti masih adanya politik uang di tubuh KPU. Politik uang itu bahkan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"(KPU) itu sampai ke daerah bahkan di tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua," ucap Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Sampai Saat Ini, Tidak Ada Lagi Isu Penundaan Pemilu atau Perpanjangan Periode

Mahfud pun mengingatkan bahwa KPU beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi tidak dipimpin oleh presiden.

"Jadi jangan salah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat KPU bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi," kata Mahfud.

"Mengapa begitu? Ya biar KPU-nya independen tidak seperti dulu menjadi bagian dari kekuatan eksekutif yang dipimpin oleh presiden," tutur dia.

Sebelumnya, KPU RI juga mengakui bahwa politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Ungkap Salah Satu Penyakit Pemilu, Mahfud: Banyak Politik Uang di KPU

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Idham Holik dalam rapat koordinasi tahunan Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2023.

“Kenapa kampanye politik masih mahal, kenapa dalam pemilu selalu dibayar-bayari, itu kan uang yang sangat besar. Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye,” kata Idham.