Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] TNI Ungkap Maksud Para Pati Datangi KPK | Respons Pemerintah Usai Panji Gumilang Tersangka

Kompas.com - 04/08/2023, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan penjelasan TNI mengenai sejumlah perwira tinggi mendatangi Gedung KPK menjadi artikel populer di Kompas.com, Kamis (3/8/2023).

Selanjutnya, respons pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) mengenai penetapan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang menjadi tersangka.

Lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jumlah transaksi Panji mencapai angka lebih dari Rp 15 triliun.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. TNI Ungkap Maksud Para Pati Sambangi Gedung KPK Usai Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengungkapkan maksud para perwira tinggi TNI ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/7/2023).

Para pati TNI menyambangi markas KPK tak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buah Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Basarnas.

Para pati yang menyambangi Gedung KPK di antaranya adalah Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda R Agung Handoko dan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono.

Lalu, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayor Jenderal Wahyoedho Indrajit, Oditur Jenderal TNI Laksda Nazali Lempo, dan Kresno sendiri.

"Jadi ketika kami ke Kantor KPK itu sebetulnya kami mempertanyakan saja, bagaimana mekanisme prosedur penetapan (tersangka) itu," kata Kresno dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (2/8/2023) petang.

Baca selengkapnya: TNI Ungkap Maksud Para Pati Sambangi Gedung KPK Usai Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

2. Kata Pemerintah hingga Ormas Islam soal Panji Gumilang Jadi Tersangka Dugaan Penistaan Agama

Ditetapkannya pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama disambut positif oleh banyak pihak.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpandangan, penetapan tersangka ini menjawab keresahan publik yang timbul dalam beberapa waktu terakhir. "Saya kira sudah terjawab," kata Ma'ruf Amin di kediaman resminya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Namun, Ma'ruf irit bicara ketika ditanya lebih lanjut mengenai sikapnya merespons penetapan Panji sebagai tersangka.

Ma'ruf mengatakan, ia menyerahkan persoalan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Saya kira saya sudah menyerahkan kepada Beliau (Mahfud)," ujar Ma'ruf Amin.

Baca selengkapnya: Kata Pemerintah hingga Ormas Islam soal Panji Gumilang Jadi Tersangka Dugaan Penistaan Agama

3. Ditanya Transaksi Panji Gumilang Capai Rp 15 Triliun, Kepala PPATK: Ya Sangat Besar

PPATK menyebut jumlah transaksi Panji Gumilang mencapai angka lebih dari Rp 15 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat ditanya apakah transaksi Panji Gumilang melebihi angka Rp 15 triliun.

"Ya sangat besar," kata Ivan saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023) malam.

Adapun nilai transaksi Rp 15 triliun itu diduga mencakup aset tanah yang dimiliki atas nama Panji Gumilang serta anggota keluarganya.

Namun, Ivan enggan membeberkan rincian transaksi tersebut. Menurutnya, hasil analisis PPATK sudah dikirim ke penyidik Bareskrim Polri.

"Saya lupa pastinya ya. Semua sudah kami serahkan ke penyidik Bareskrim. Ya kami memang meminta data ke BPN/ATR (Badan Pertanahan Nasional) dan sudah dijawab, semua kami analisis dan serahkan ke penyidik," ujarnya.

Baca selengkapnya: Ditanya Transaksi Panji Gumilang Capai Rp 15 Triliun, Kepala PPATK: Ya Sangat Besar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Sebut Pemilih Bisa Pindah TPS saat Pemungutan Suara Ulang, Ini Syaratnya

KPU Sebut Pemilih Bisa Pindah TPS saat Pemungutan Suara Ulang, Ini Syaratnya

Nasional
Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol Pendukungnya, Demokrat: AHY Hampir Tiap Minggu Bertemu

Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol Pendukungnya, Demokrat: AHY Hampir Tiap Minggu Bertemu

Nasional
KPU Tak Perbarui Data Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang yang Diperintahkan MK

KPU Tak Perbarui Data Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang yang Diperintahkan MK

Nasional
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Pemekaran Kabupaten Mimika

Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Pemekaran Kabupaten Mimika

Nasional
Respons Mendagri soal Pilkada Langsung, Demokrat: Pemilihan Langsung Terbaik

Respons Mendagri soal Pilkada Langsung, Demokrat: Pemilihan Langsung Terbaik

Nasional
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji RI di Makkah, Komisi VIII DPR Soroti Makanan hingga Kesehatan

Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji RI di Makkah, Komisi VIII DPR Soroti Makanan hingga Kesehatan

Nasional
SYL Minta Pengusaha Hanan Supangkat Jadi Saksi di Persidangan

SYL Minta Pengusaha Hanan Supangkat Jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Alex Marwata Sebut Pimpinan yang Baik Tak Selesaikan Persoalan KPK, apalagi Problematik

Alex Marwata Sebut Pimpinan yang Baik Tak Selesaikan Persoalan KPK, apalagi Problematik

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Bantu Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wakil Ketua DPR Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Bantu Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Bahas Anggaran, Komisi I hingga Panglima TNI Rapat Tertutup

Bahas Anggaran, Komisi I hingga Panglima TNI Rapat Tertutup

Nasional
Sidak ke Terminal Shaeb Amer Makkah, Timwas Haji DPR: Transportasi Jemaah Haji Belum Ramah Lansia

Sidak ke Terminal Shaeb Amer Makkah, Timwas Haji DPR: Transportasi Jemaah Haji Belum Ramah Lansia

Nasional
Jokowi Disebut Segera Teken Aturan Soal Satgas Judi Online

Jokowi Disebut Segera Teken Aturan Soal Satgas Judi Online

Nasional
KPU Sebut Tak Ada Kampanye Sebelum Pemungutan Suara Ulang

KPU Sebut Tak Ada Kampanye Sebelum Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Tim AIPA Ke-15 Harap Ada Task Force untuk Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

Tim AIPA Ke-15 Harap Ada Task Force untuk Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

Nasional
Menlu Retno: 36.000 Orang Terbunuh di Gaza, Hampir Separuhnya Anak-anak

Menlu Retno: 36.000 Orang Terbunuh di Gaza, Hampir Separuhnya Anak-anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com