Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] TNI Ungkap Maksud Para Pati Datangi KPK | Respons Pemerintah Usai Panji Gumilang Tersangka

Selanjutnya, respons pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) mengenai penetapan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang menjadi tersangka.

Lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jumlah transaksi Panji mencapai angka lebih dari Rp 15 triliun.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. TNI Ungkap Maksud Para Pati Sambangi Gedung KPK Usai Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengungkapkan maksud para perwira tinggi TNI ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/7/2023).

Para pati TNI menyambangi markas KPK tak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buah Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Basarnas.

Para pati yang menyambangi Gedung KPK di antaranya adalah Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda R Agung Handoko dan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono.

Lalu, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayor Jenderal Wahyoedho Indrajit, Oditur Jenderal TNI Laksda Nazali Lempo, dan Kresno sendiri.

"Jadi ketika kami ke Kantor KPK itu sebetulnya kami mempertanyakan saja, bagaimana mekanisme prosedur penetapan (tersangka) itu," kata Kresno dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (2/8/2023) petang.

Baca selengkapnya: TNI Ungkap Maksud Para Pati Sambangi Gedung KPK Usai Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

2. Kata Pemerintah hingga Ormas Islam soal Panji Gumilang Jadi Tersangka Dugaan Penistaan Agama

Ditetapkannya pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama disambut positif oleh banyak pihak.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpandangan, penetapan tersangka ini menjawab keresahan publik yang timbul dalam beberapa waktu terakhir. "Saya kira sudah terjawab," kata Ma'ruf Amin di kediaman resminya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Namun, Ma'ruf irit bicara ketika ditanya lebih lanjut mengenai sikapnya merespons penetapan Panji sebagai tersangka.

Ma'ruf mengatakan, ia menyerahkan persoalan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Saya kira saya sudah menyerahkan kepada Beliau (Mahfud)," ujar Ma'ruf Amin.

Baca selengkapnya: Kata Pemerintah hingga Ormas Islam soal Panji Gumilang Jadi Tersangka Dugaan Penistaan Agama

3. Ditanya Transaksi Panji Gumilang Capai Rp 15 Triliun, Kepala PPATK: Ya Sangat Besar

PPATK menyebut jumlah transaksi Panji Gumilang mencapai angka lebih dari Rp 15 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat ditanya apakah transaksi Panji Gumilang melebihi angka Rp 15 triliun.

"Ya sangat besar," kata Ivan saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023) malam.

Adapun nilai transaksi Rp 15 triliun itu diduga mencakup aset tanah yang dimiliki atas nama Panji Gumilang serta anggota keluarganya.

Namun, Ivan enggan membeberkan rincian transaksi tersebut. Menurutnya, hasil analisis PPATK sudah dikirim ke penyidik Bareskrim Polri.

"Saya lupa pastinya ya. Semua sudah kami serahkan ke penyidik Bareskrim. Ya kami memang meminta data ke BPN/ATR (Badan Pertanahan Nasional) dan sudah dijawab, semua kami analisis dan serahkan ke penyidik," ujarnya.

Baca selengkapnya: Ditanya Transaksi Panji Gumilang Capai Rp 15 Triliun, Kepala PPATK: Ya Sangat Besar

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/05000001/-populer-nasional-tni-ungkap-maksud-para-pati-datangi-kpk-respons-pemerintah

Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke