Ungkap Kendala Distribusi Bantuan ke Papua Tengah, Wapres: Tak Ada Transportasi, Harus Dipanggul

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menghambat pengiriman logistik menuju Kabupaten Puncak, Papua Tengah, wilayah yang mengalami kekeringan.

Ma'ruf mengatakan, salah satu penyebab terhambatnya distribusi logistik yakni ketiadaan moda transportasi sehingga logistik harus dibawa dengan cara dipanggul.

"Distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul ya oleh masyarakat, jadi itu persoalan," kata Ma'ruf seusai rapat di kediaman resminya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Baca juga: Kekeringan di Papua, Wapres Sebut Warga Meninggal Bukan karena Kelaparan

Ma'ruf menuturkan, cuaca juga menjadi hambatan karena menyebabkan bantuan tak bisa didistribusikan ke daerah-daerah.

"Sebenarnya semua logistik sudah tersedia tapi ada masalah cuaca," ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta agar ada antisipasi untuk mendistribusikan bantuan meski kondisi cuaca tidak baik.

Pemerintah juga akan mencari solusi atas terbatasnya akses menuju daerah-daerah.

"Sedang dicari solusinya, selain dipanggul ini apa (solusinya)," kata Ma'ruf.

Di samping itu, Panglima TNI Yudo Margono mengeklaim bahwa terhambatnya distribusi bantuan tidak disebabkan oleh aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya pastikan untuk kendala dari KST (kelompok sipil teroris) atau KKB enggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuaca saja untuk menuju ke sana," kata Yudo.

Baca juga: Mentan: 6 Warga Papua Meninggal Bukan karena Kelaparan, melainkan Muntaber

Di tengah kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, enam orang warga meninggal dunia.

Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak.

Mereka meninggal setelah mengalani lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.

Baca juga: Wapres Akan Kumpulkan Menko Polhukam dan Panglima TNI, Bahas soal Kelaparan di Papua

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial (Kemensos) Adrianus Alla mengatakan, kekeringan ini merupakan dampak El Nino sejak awal Juni 2023.

"Fenomena hujan es yang terjadi pada awal Juni menyebabkan tanaman warga, yaitu umbi yang merupakan makanan pokok menjadi layu dan busuk. Setelah itu, tidak turun hujan sehingga tanaman warga mengalami kekeringan," kata Adrianus, dilansir dari Antara.