Wapres Akan Kumpulkan Menko Polhukam dan Panglima TNI, Bahas soal Kelaparan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (1/8/2023). Rapat itu untuk membahas penanganan dampak bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah.

"Agenda utama rapat internal tersebut adalah mengoordinasikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Papua Tengah, serta mengantisipasi agar peristiwa seperti di Papua Tengah tersebut tak terjadi di tempat lain," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, Rabu.

Para pejabat yang diundang rapat adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Baca juga: Kekeringan di Papua Tengah, Kemensos Pastikan Bantuan Logistik 17,1 Ton Sudah Diterima Masyarakat

Masduki mengatakan, rapat siang nanti adalah bentuk respons cepat dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bencana kelaparan di Papua tersebut segera ditangani.

"Selaku ketua Badan Pengarah Papua, Wapres bertindak cepat dengan melakukan rapat koordinasi untuk menangani kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah," ujar Masduki.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera menangani kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

"Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan juga di daerah, di Papua, untuk segera menangani secepat-cepatnya," kata Jokowi usai meresmikan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Segera Tangani Masalah Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah

Jokowi juga memerintahkan aparat TNI untuk mengawal penanganan kasus kelaparan di daerah tersebut.

Sebab, salah satu hambatan dalam menangani bencana ini adalah masalah keamanan, yakni pesawat tidak berani mendarat untuk mendistribusikan bantuan.

"Sebab itu, saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu seperti itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk diketahui, enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Baca juga: Jokowi Akui Isu Keamanan Jadi Hambatan Atasi Bencana Kekeringan dan Kelaparan di Papua

Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak. Mereka meninggal setelah mengalani lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial (Kemensos) Adrianus Alla mengatakan, kekeringan ini merupakan dampak El Nino sejak awal Juni 2023.

"Fenomena hujan es yang terjadi pada awal Juni menyebabkan tanaman warga, yaitu umbi yang merupakan makanan pokok menjadi layu dan busuk. Setelah itu, tidak turun hujan sehingga tanaman warga mengalami kekeringan," kata Adrianus, dilansir dari AntaraNews.

Baca juga: Kelaparan di Papua Tengah, 6.000 Orang Mengungsi, BNPB Kirim 50 Ton Beras