Jokowi Singgung Pemprov DKI Sempat Tak Selesaikan Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Era Gubernur Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang sempat tak menyelesaikan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung.

Menurut Jokowi, pembebasan lahan yang tak diselesaikan menjadi penyebab proyek Sodetan Ciliwung sempat mangkrak selama beberapa tahun sebelum rampung dan diresmikan pada Senin (31/7/2023) ini.

"(Penyebabnya) pembebasan (lahan) karena memang tergantung pada lahan. Kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," ujar Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung, Senin.

Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung Sempat Mangkrak, Jokowi: Karena Pembebasan Lahannya Tak Diselesaikan Pemprov DKI

Adapun Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet (jalur masuk air) di Bidara Cina dan outlet (jalur keluar air) di Kebon Nanas.

Sodetan Ciliwung berfungsi mengalirkan sebagian air dari Ciliwung ke KBT saat debit air tinggi.

Dengan begitu, tidak semua air dari Ciliwung mengalir ke daerah hilir yang berujung meluap ke permukiman warga.

Saat ini, Sodetan Ciliwung sudah selesai dan diresmikan.

Jokowi mengatakan, pengerjaan proyek itu berhasil diselesaikan berkat kerja sama Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi menyakini, keberadaan sodetan itu mampu mengatasi banjir di enam kelurahan di Jakarta.

Baca juga: Resmikan Sodetan Ciliwung, Jokowi: 6 Kelurahan Jakarta Tidak Banjir Lagi

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun tahun. Hampir 11 tahun (pembangunan). Hari ini alhamdulillah selesai ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 kelurahan tidak banjir lagi," ujar Jokowi.

Pemprov DKI mengaku tak bertugas bebaskan lahan

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk Sodetan Ciliwung berbeda dengan proyek normalisasi Ciliwung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan, proyek sodetan Ciliwung untuk menangani banjir di Ibu Kota sepenuhnya dikerjakan oleh pemerintah pusat.

Jadi, proses pembebasan lahan dan pembangunannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2019-2021 lalu.

"Pokoknya tugas Pemprov DKI itu hanya penetapan lokasinya. Pembebasan lahannya pun itu di Kementerian PUPR," jelas Ika kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Bukan Tugasnya, Beda dengan Normalisasi

Sementara itu, untuk proyek normalisasi Ciliwung, kata Ika, pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian PUPR hanya fokus dalam pembangunan fisiknya.

(Penulis: Muhammad Isa Bustomi | Editor: Ihsanuddin)