Penyidik Puspom TNI Disebut Hadiri Gelar Perkara KPK, Alexander: Tidak Ada yang Menolak Kabasarnas Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, gelar perkara kasus dugaaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sudah melibatkan semua pihak terkait.

Alex menyebutkan, para pihak yang hadir dalam proses gelar perkara di antaranya pimpinan KPK dan penyidik dari Pusat Polisi Militer (Puspom) Militer.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi setelah menangkap tangan bawahannya, Letkol (Adm) TNI Afri Budi Cahyanto, pada Kamis (27/7/2023).

“Dalam gelar perkara yang dihadiri lengkap oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan, dan juga diikuti oleh penyidik dari Puspom TNI,” kata Alex dalam Kompas.id, Sabtu (29/7/2023).

Baca juga: Alexander Marwata Tegaskan Tak Ada Tersangka Oknum TNI di Sprindik KPK, Kabasarnas Diserahkan ke Puspom

Alex juga mengatakan, setiap orang yang hadir dalam gelar perkara itu semua diberi kesempatan bicara dan tidak ada yang keberatan dengan penetapan Kabasarnas dan bawahannya sebagai tersangka.

Dalam gelar perkara itu juga ditetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka, yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

“Tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka. Semua diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan, merujuk pada Pasal 1 butir 14 KUHAP yang isinya tentang pengertian tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Baca juga: Dewas KPK Bakal Sikapi Kisruh Usai Khilaf soal Penetapan Tersangka Kabasarnas

Menurut dia, dalam kegiatan tangkap tangan, KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti yaitu keterangan para pihak yang tertangkap dan barang bukti berupa uang, serta bukti elektronis berupa rekaman penyadapan/percakapan.

Melalui barang bukti itu artinya dari sisi kecukupan alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Selanjutnya, Alex juga mengungkap bahwa dalam ekspose menyimpulkan bahwa penanganan terduga pelaku dari oknum TNI akan diserahkan ke Puspom TNI.

Oleh karena itu, lanjut Alex, KPK tidak menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama anggota TNI yang diduga sebagai pelaku.

Baca juga: Pimpinan KPK Dinilai Tak Pantas Salahkan Penyelidik Terkait Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

Dia menyebutkan, secara substansi atau materiil sudah ada cukup alat bukti untuk menetapkan oknum TNI tersebut sebagai tersangka.

“Secara administratif nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya peristiwa pidana dari KPK,” tuturnya.

Kasus ini menjadi polemik lantaran Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R. Agung Handoko menilai penetapan tersangka tersebut tidak sesuai prosedur.