Bareskrim Polri Akan Jemput Paksa Panji Gumilang jika Mangkir Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengatakan, akan menjemput atau membawa paksa pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang jika kembali tidak hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan tentu saja secara aturan undang-undang ketentuan kita akan menggunakan ketentuan ataupun peraturan yang ada,” ujar Djuhandhani saat dihubungi, Sabtu (29/7/2023).

Baca juga: Bareskrim Polri Akan Panggil Istri Panji Gumilang dalam Kasus Penistaan Agama Pekan Depan

Adapun perihal jemput paksa dalam panggilan pemeriksaan tertuang dalam Pasal 112 KUHAP yang berbunyi “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Sebagaimana diketahui, Panji telah dua kali dipanggil penyidik Bareskrim di tahap penyidikan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian.

Panji pertama kali dipanggil pada Kamis (27/7/2023), namun Panji tidak hadir dengan alasan sedang sakit dan pihak kuasa hukumnya meminta pemeriksaan diundur ke Hari Kamis (3/8/2023).

Namun, penyidik menilai alasan dan surat dokter yang dilampirkan pihak Panji tidak bisa dibuktikan, sehingga Bareskrim melayangkan panggilan kedua untuk Panji pada Selasa (1/7/2023).

Baca juga: Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Akan Gelar Audit Dana BOS dan Zakat Ponpes Al Zaytun

Djuhandhani menjelaskan Panji dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, penyidik membutuhkan keterangan pimpinan Ponpes Al Zaytun itu sebelum menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama.

“Dengan dia sudah memberikan keterangan saat menjadi saksi lebih lanjut kami bisa mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan atapun pembelaan yang dilakukan yang nantinya akan kami gunakan untuk proses gelar lebih lanjut. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa penjelasan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah mendapatkan hasil uji barang bukti dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kasus tersebut.

Selain itu, sudah ada total 54 saksi dan ahli yang diperiksa penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Rinciannya, sebanyak 38 saksi sudah diperiksa serta ada 16 saksi ahli.

Baca juga: [HOAKS] Istri Panji Gumilang Depresi Dikurung Sendiri di Sel Tahanan

"Sebanyak 16 saksi atau ahli yang sudah kami periksa yaitu meliputi ahli pidana, ahli sosiologi, ahli agama. Ahli agama juga ada ahli fiqih dan sebagainya," ujar Djuhandhani.

Diketahui, Panji dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama. Kemudian, Bareskrim menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Panji.

Panji pun diduga melanggar Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penistaan agama subsider Pasal 45a Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.