"Setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk pada waktu tidak terlalu lama, insya Allah kami akan bisa bertemu kembali untuk bisa menyamakan kembali apa-apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama," ujar Puan.
Kendati demikian, tim ini belum membahas soal siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung jika koalisi ini terwujud.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng selaku anggota tim teknis, tim tersebut masih ingin menyamakan persepsi antara kedua partai.
Seperti diketahui, PDI-P sudah punya bakal calon presiden (bacapres) yang diusung yakni Ganjar Pranowo, sedangkan Golkar juga memberi amanat kepada Airlangga untuk jadi capres atau cawapres.
"Kita enggak bicara sampai situ, karena kalau sudah main usung-usungan malah nanti deadlock, biar saja proses," kata dia.
Tak hanya Puan, Airlangga rupanya juga bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (26/7/2023) kemarin.
"Bicara politik, adalah, termasuk saya laporkan ke Beliau saya akan bertemu Ibu Puan hari ini sepenuhnya sepengetahuan Bapak Presiden," kata Airlangga.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo membantah desas-desus yang menyebut dirinya ikut campur pada kisruh yang terjadi di internal Golkar.
Baca juga: Kata Siap Luhut dan Bahlil Jadi Ketum Golkar di Tengah Isu Penggulingan Airlangga...
"Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
Kepala Negara pun menanggapi perihal nama dua menterinya, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut didorong untuk menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil ada (keinginan), Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan, itu urusan Beliau-beliau. Bukan urusan kita. (Itu) Urusan internal Golkar," kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa pertemuan Airlangga dengan Puan dan Jokowi merupakan bentuk negosiasi politik.
Dedi menduga, digoyangnya Airlangga dari kursi ketua umum tidak lepas dari kemungkinan Golkar merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan.
"Pertemuan dengan Puan, juga Jokowi, bisa saja dalam rangka negoisasi politik, Airlangga setidaknya memerlukan dukungan PDI-P agar posisinya tidak diganggu Istana," kata Dedi.
Baca juga: Luhut dan Bahlil Didorong Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Itu Urusan Beliau-beliau
Menurut Dedi, Golkar memang punya peluang untuk berkoalisi mengusung Anies karena hanya posisi cawapres pendamping Anies yang masih terbuka untuk ditempati Airlangga.
Ia menyebutkan, Prabowo Subianto diduga kuat bakal berduet dengan Erick Thohir, sedangkan PDI-P dinilai tak akan mengakomodasi Airlangga karena lebih tertarik dengan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menjadi pendamping Ganjar.
"Sehingga hanya Anies yang masih terbuka bagi Airlangga. Situasi itu membuat Istana tentu tidak nyaman, sehingga ada upaya sabotase kepemimpinan Airlangga di Golkar," ujar Dedi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.