Kursi Panas Ketum Golkar Jadi Rebutan dan Nasib Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com- Jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus digoyang. Belum selesai isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Airlangga kini terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah.

Posisi Airlangga di pucuk 'pohon beringin' pun pelan-pelan mulai digergaji. Dua tokoh Golkar, Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia, memberi sinyal siap menggantikan Airlangga.

"Kalau (banyak kader yang) mendukung, mau (jadi Ketua Umum Golkar). Iya betul berkali-kali saya didatangi (kader senior Golkar)," kata Luhut di Denpasar, Selasa (25/7/2023).

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mengaku priihatin dengan elektabilitas partai yang kian merosot.

Baca juga: Kata Siap Luhut dan Bahlil Jadi Ketum Golkar di Tengah Isu Penggulingan Airlangga...

Ia berpendapat, elite Golkar harus menyiapkan langkah serius untuk memperbaiki kondisi tersebut jelang Pemilu 2024.

"Ya memang harus ada langkah-langkah memperbaiki itu enggak bisa juga kita menangisi saja. Harus ada langkahnya, apa langkahnya? Itu elite-elite Golkar saja (yang lakukan)," kata dia.

Namun, Luhut tidak mau ikut campur mengenai mekanisme pergantian pemimpin di tubuh Golkar.

Sebab, Menteri Koordiantor Bidang Investasi dan Kemaritiman itu memandang Airlangga sebagai teman baiknya.

Baca juga: Elektabilitas Golkar Merosot, Luhut: Harus Diperbaiki Enggak Bisa Cuma Ditangisi

"Airlangga itu teman baik saya, saya enggak ada masalah, sorry, biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, enggak ada kepentingan yang begitu serius," kata Luhut.

Menteri Invetasi Bahlil Lahadalia pun tidak menampik bahwa ia bersedia menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

Menurut dia, setiap kader yang merasa punya tanggung jawab untuk mengabdi pasti terpanggil memimpin partai tersebut.

"Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa ia bakal mengikuti aturan partai untuk menjadi ketua umum Golkar.

Ia pun mengaku masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak mempunyai jabatan struktural.

"Saya itu kan dari 2001 sampe 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai," ujar dia.