Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Beri Penghargaan untuk Para Kiai NU Pendiri PKB

Kompas.com - 23/07/2023, 17:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganugerahi penghargaan kepada 14 orang pendiri partai politik itu, dalam acara syukuran hari lahir (harlah) ke-25 PKB, Minggu (23/7/2023) sore, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Pemberian penghargaan itu diawali dengan pembacaan sejarah pendirian PKB.

Dalam pendiriannya, inisiator pembentukan PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU, mengadakan rapat tanfiziah dan syuriyah PBNU.

Rapat itu menghasilkan keputusan untuk membentuk tim 5.

Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri Harlah Ke-25 PKB di Solo

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar yang belakangan mengambil alih kepemimpinan PKB dari Gus Dur hingga saat ini.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Bakal Dideklarasikan sebagai Capres Pada Harlah ke-25 PKB

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Dalam pemberian penghargaan pada sore ini, sejumlah pendiri PKB yang telah tutup usia diwakili untuk menerima penghargaan itu.

 

Hubungan panas-dingin

Identitas ke-NU-an kini menjadi rebutan antara PBNU dan PKB.

Sejak Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketum PBNU, hubungan ormas Islam terbesar di Indonesia itu panas-dingin dengan PKB, partai politik yang lahir dari rahim NU.

PKB bersikeras bahwa mereka tak bisa dilepaskan dari NU, sedangkan Yahya dan jajaran berulang kali menegaskan bahwa NU tidak terkait kubu politik mana pun, termasuk PKB.

Pada Januari lalu, pertentangan antara keduanya sempat mencuat.

PBNU kecewa mars perayaan 1 abad hari lahir NU digunakan PKB untuk kepentingan politik sebagail suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar PKB.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Bakal Dideklarasikan sebagai Capres Pada Harlah ke-25 PKB

Terkini, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung memastikan hingga Sabtu (22/7/2023) pagi, tidak ada undangan untuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk menghadiri peringatan harlah ke-25 PKB.

Sebelumnya, pernyataan terkait undangan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam jumpa pers, Kamis (20/7/2023).

Cucun juga menyampaikan harapannya agar Yahya dapat hadir.

“Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di harlah PKB itu hoaks. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB,” kata Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu.

“Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoaks. Yang tidak hoaks itu harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh ketum partai tapi Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) tidak berani hadir,” ujar dia.

Baca juga: Harlah Ke-25, PKB Terus Berjuang Wujudkan Cita-cita Gus Dur

Sulaeman menyayangkan statemen Cucun yang seakan telah mengundang Yahya padahal undangan itu disebut sama sekali tidak ada.

“Di PBNU itu sistem persuratannya sangat rapi. Surat masuk dan keluar tertata dengan rapi dan masuk dalam sistem IT yang terintegrasi sehingga bisa ketahuan kapan ada surat masuk kepada siapa surat ditujukan dan kapan ada surat keluar,” kata Sulaeman.

“Mungkin PKB sistem surat menyuratnya perlu meniru PBNU biar ketahuan apakah memang ada undangan untuk Ketum PBNU? Atau jangan-jangan undangannya memang ndak ada jadi hanya hoaks semata,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com