Ganjar Persilakan Balihonya Dicopot jika Melanggar dan Ganggu Ketertiban

Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan bahwa pencopotan baliho itu terjadi pada Sabtu (15/7/2023), sekira pukul 17.45 WIB.

Mulanya, Komandan Kodim Muara Teweh mendapat pesan WhatsApp dari Ahmad Gunadi, putra dari Bupati Barito Utara, tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim.

Baca juga: Baliho Ganjar di Lahan Militer Ditertibkan, Panglima Yudo: Hargai Kami, TNI Netral

Saat Dandim melihat kiriman foto tersebut, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan adanya foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya.

Dandim kemudian memperintahkan Pasilog berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot baliho itu.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kita juga menghargai, menghormati, tapi juga hargai kami, bahwa kami sudah menyatakan bahwa TNI adalah netral," ujar Yudo di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/7/2023), dikutip dari Kompas TV.

Yudo menjelaskan, pihak pemasang sebelumnya mengajukan pemasangan baliho Ganjar tidak di area lahan militer.

Namun, kenyataannya justru pihak pemasang tetap memasang baliho di lahan militer.

Selanjutnya, Komandan Kodim Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko langsung berkoordinasi dengan pemasang, pihak partai dan pemerintah daerah sebelum menertibkan baliho Ganjar.

Ia memastikan penertiban baliho tersebut sudah sesuai aturan di internal TNI.

"Jadi (penertiban baliho Ganjar) kita tetap menggunakan aturan yang ada," tegas Yudo.

Baca juga: Bawaslu Periksa Kasus Baliho Ganjar Pranowo di Lahan TNI

Jauh sebelumnya, Yudo telah mengeluarkan lima perintah kepada prajurit hingga pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI mengenai netralitas TNI di Pemilu 2024.

Adapun penertiban baliho Ganjar tersebut telah sesuai perintah Panglima TNI, tepatnya pada poin kedua yang berbunyi:

"2. Tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye."