Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bentuk Satgas di Kemenkominfo Bertugas Bantu Menteri dan Wamen

Kompas.com - 17/07/2023, 14:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertugas membantu Menteri Kominfo Budi Arie Setiad dan Wakil Menteri (Wamen) Kominfo Nezar Patria.

Jokowi mengatakan, persoalan yang diurus oleh Kementerian Kominfo sangat banyak dan tidak mudah, sehingga keberadaan satgas tersebut sangat diperlukan.

"Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya. Sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Paiman Raharjo Diminta Jokowi Perkuat Kemendes karena Banyak Desa Pertumbuhannya Lambat

Dia menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi Kominfo adalah jual beli online atau e-commerce yang perkembangannya sangat pesat.

Kemudian, lanjut Jokowi, perkembangan dunia yang ditentukan oleh information and communication technology (ICT). Sehingga, hal-hal seperti perkembangan artificial intelligent (AI)  maupun frekuensi satelit juga bisa segera diselesaikan.

Jokowi menilai, semua perkembangan yang ada tersebut harus diantisipasi dengan cepat. Di sisi lain, waktu yang dimiliki kabinetnya hanya tinggal sedikit.

"Masih wamen kita bantu lagi dengan satgas. Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada satgasnya juga nanti," tutur Jokowi.

Baca juga: Budi Arie Resmi Dilantik Jadi Menkominfo dan Nezar Patria Wakil Menteri Kominfo

Meski begitu, Jokowi menyebut pemerintah belum menunjuk siapa yang akan memimpin satgas khusus di Kementerian Kominfo tersebut. Sebab, hal ini akan dibicarakan dulu dengan Menteri Kominfo dan Wakil Menteri Kominfo.

"Nanti dengan Pak Menteri dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan persoalan mudah," tambah Jokowi.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan satgas yang dimaksud Presiden Jokowi bertujuan untuk percepatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembentukan satgas tersebut akan segera dibahas.

"Intinya satgas percepatan pemanfaatan TIK. Jangan sampai kalah cepat dengan perkembangan TIK yang ada, baik infrastruktur maupun regulasi," jelas Bey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com