Sikap Nasdem Bertahan di Kabinet Jokowi Dinilai Erat dengan Persoalan "Sumber Daya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Nasdem yang kukuh enggan tinggalkan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin meskipun mengusung narasi perubahan dinilai sebagai sebuah perhitungan demi pemenangan Pemilu 2024.

Nasdem memang mendapatkan jatah kursi Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Komunikasi dan Informatika yang sempat dijabat Johnny Plate.

"Saya tidak tahu, mungkin ada sumber daya yang dipertimbangkan Nasdem. Partai politik kan juga mempertimbangkan sumber daya dari negara, sumber daya yang mereka miliki, yang itu juga tidak mudah," ujar doktor ilmu politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, ketika dihubungi pada Kamis (13/7/2023).

"Partai politik ketika memutuskan bergabung ke kabinet itu kan berharap sumber daya, misalnya jadi menteri pertanian, atau menkominfo, maka sumber daya melalui program/kegiatan/proyek dari pemerintah itu juga dioptimalkan ke partainya, termasuk Nasdem pasti akan melakukan itu," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Enggan Keluar dari Koalisi Pemerintahan, PDI-P: Terserah, Kan Ditentukan Sikap dan Perbuatan

Adit mengungkap bahwa fenomena ini lazim dan sebagian besar partai politik akan menggunakan paradigma ini.

Mereka bakal memanfaatkan sumber daya negara juga untuk mempertahankan raihan suara yang mereka peroleh saat pemilu.

Nasdem pun dianggap berjudi karena satu kaki mereka tempatkan ke arah perubahan, sedangkan kaki yang lain masih menapak Istana yang mengusung keberlanjutan program pembangunan Jokowi.

Arah perjalanan dua kaki ini bertolak-belakang, tetapi posisi itu mau tak mau perlu diambil berdasarkan perhitungan rasional.

Adapun Johnny Plate dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam proyek korupsi BTS 4G di lingkungan Kementerian Kominfo.

Sementara itu, nama Syahrul Limpo dikaitkan-kaitkan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang sedang diselidiki KPK.

Dua kasus ini mencuat setelah Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.

Baca juga: KPK Bantah Istimewakan Mentan Syahrul Yasin Limpo Saat Pemeriksaan di Gedung Lama

Beberapa waktu kemudian, PKS dan Demokrat turut memberikan dukungan mereka untuk Anies sebagai sesama partai politik yang menggawangi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sokongan dua partai ini membuat Anies bisa mengantongi tiket presidential threshold.

"Bertahan di kabinet Jokowi bisa jadi strategi untuk tetap mempertahankan sumber daya yang ada. Ketika mereka tidak jadi bagian, ada konsekuensi lain yang harus mereka perhitungkan," ujar Aditya.

"Sama halnya Demokrat dan PKS yang tidak mendapatkan sumber daya dari negara, mereka harus berpikir dengan cara apa mempermulus jalan mereka di pemilu legislatif. Jadi, sumber daya negara itu kelihatannya penting buat partai politik," tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem menegaskan, tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan pendukung Presiden Joko Widodo, sekalipun diminta keluar oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Alasan Nasdem Pilih GBK ketimbang JIS untuk Apel Siaga Perubahan

Menurut Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim, partainya sudah lama bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan, ia menyebut Nasdem sebagai partai pengusung utama Jokowi sejak pemilu.

Hermawi menyampaikan itu saat ditanya pembawa acara "Satu Meja" sekaligus jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, mengenai dugaan pecah kongsi dengan Jokowi setelah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Komitmen kita dengan pemerintahan Jokowi itu sampai akhir meskipun Mas Hasto sering bilang kita suruh keluar, kita tidak akan keluar,” kata Hermawi dalam talk show "Satu Meja" di YouTube Kompas TV, Rabu (12/7/2023).

Pernyataan itu kemudian ditimpali Budiman.

“Kecuali kalau dikeluarkan?” ujar Budiman.

“Nah itu lain lagi, lain soal kan?” jawab Hermawi.

Menurut dia, tidak ada pihak yang bisa membangun negara sebesar Indonesia sendirian, termasuk dalam hal ini PDI-P, yang menjadi satu-satunya partai politik yang berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden.

“Jadi perbedaan-perbedaan pilihan itu biasa saja dan kita di lapangan juga biasa-biasa saja,” kata dia.

Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, hubungannya dengan Jokowi merenggang.

Baca juga: Sekjen Nasdem Mengaku Selalu Dapat Gangguan Invisible Hand Saat Bawa Anies Safari Politik

Ketika mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu, Jokowi sengaja tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem karena sudah membentuk koalisi sendiri.

Adapun Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan mempersoalkan langkah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan namun tidak dengan pernyataan yang lugas.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ungkapnya dalam perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022), seraya menunjukkan sebuah lukisan yang menggambarkan pejuang merobek warna biru pada bendera Belanda, 10 November 1945 di Surabaya.

Pada bulan berikutnya, Hasto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.