Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Analisis Keterangan 49 Pejabat Kementan Termasuk "Sang Menteri"

Kompas.com - 05/07/2023, 12:24 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganalisis keterangan 49 pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) termasuk Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengkonfirmasi tim penyelidik sebelumnya telah meminta keterangan dari 49 terperiksa termasuk Syahrul Yasin Limpo.

“(KPK) sudah mengundang ya untuk permintaan keterangan itu 49 baik itu pejabat ASN di lingkungan kementan termasuk Pak Menteri,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).

“Kan sudah dilakukan pemintaan keterangan. Analisis dan tentu dilakukan,” tambahnya.

Baca juga: KPK: Korupsi di Kementan Tak Cuma Soal Pungutan Uang ke Eselon I, II, III

Menurut Ali, jika dalam hasil analisis keterangan para terperiksa itu KPK menemukan orang-orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, pihaknya akan menaikkan status perkara itu ke tingkat penyidikan.

Di tahap penyidikan, selain telah menemukan peristiwa pidana KPK juga menetapkan tersangka.

Ali mengatakan, jika keterangan dari 49 terperiksa itu dibutuhkan lagi, mereka akan kembali dipanggil.

Adapun orang yang dipanggil di tahap penyidikan statusnya bukan lagi terperiksa, melainkan saksi.

“Nah proses di sana itu (penyidikan) nanti kami panggil gitu ya sebagai saksi. Memang mekanismenya seperti itu,” tutur Ali.

Menurut Ali, proses hukum terhadap suatu perkara dugaan korupsi memang bertahap. KPK awalnya melakukan verifikasi laporan masyarakat.

Baca juga: KPK Sebut Salah Satu Dugaan Korupsi di Kementan Terkait Penempatan Orang dalam Jabatan

Selanjutnya, jika memenuhi kriteria perkara yang bisa ditangani lembaga antirasuah, aduan itu dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

Namun, kata Ali, KPK belum bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat mengenai kasus yang masih diselidiki.

“Nanti ketika penyidikan kami akan sampaikan ke masyarakat setiap perkembangan sebagai bentuk keterbukaan kerja KPK di bidang Penindakan,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Baca juga: KPK Usut 3 Klaster Korupsi di Kementan, Pemanggilan Syahrul Yasin Terkait yang Pertama

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, permintaan keterangan kepada Syahrul Yasin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com