Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pesan Kapuspen TNI Jelas, Ancaman KKB Eksekusi Pilot Susi Air Tak Efektif Tekan Pemerintah

Kompas.com - 01/07/2023, 14:17 WIB
Irfan Kamil,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, tidak ada yang salah dengan respons Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono terhadap ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Sebagai informasi, KKB pimpinan Egianus Kogoya baru-baru ini mengancam akan menembak pilot Susi Air Philips Mark Methrtens. Ancaman disampaikan melalui media sosial.

Merespons itu, Kapuspen TNI berujar, apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

Khairul menilai, pernyataan Kapuspen TNI tersebut bukanlah pernyataan yang gegabah.

"Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati, dan gegabah," kata Khairul kepada Kompas.com, Sabtu (1/7/2023).

Baca juga: Kapuspen TNI: Jika KKB Benar-benar Tembak Pilot Susi Air, secara Strategi Akan Mudahkan Operasi

Menurut Khairul, andai KKB benar-benar menembak Philips, tentu saja operasi akan menjadi lebih mudah. Tekanan dan risiko yang dihadapi aparat dalam operasi pun jauh berkurang.

"Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sekaligus mengevakuasi korban," jelas Khairul.


ISESS menilai, pernyataan Kapuspen TNI juga merupakan sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis.

Menurut Khairul, Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philips pasti menyadari bahwa tidak ada satu pun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau bahkan menggadaikan kedaulatannya.

"Apalagi, sejauh ini upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius," jelas dia.

Baca juga: Panglima TNI Perintahkan Jenderal Bintang 3 Terus Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air

Khairul berpandangan, Phillip yang sejak awal menerima penugasan dari Susi Air untuk terbang ke Papua juga pasti telah menyadari risiko terhadap keamanan dan keselamatannya.

Di sisi lain, Indonesia punya banyak pengalaman dalam urusan penyanderaan.

Dalam kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia maupun negara lain oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan misalnya, tidak semua sandera berhasil dibebaskan.

"Ada sandera yang dieksekusi mati sebelum berhasil dibebaskan, ada juga yang tewas ketika upaya pembebasan dilakukan. Tapi apakah kemudian itu menempatkan Filipina sebagai pihak yang bersalah dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan antarnegara? Tentu tidak," kata Khairul.

"Pernyataan Kapuspen TNI dapat dipandang sebagai pesan yang jelas dan tegas pada kelompok bersenjata tersebut bahwa ancaman eksekusi tidak akan efektif untuk menekan pemerintah," imbuh dia.

Baca juga: Siasat TNI-Polri Bebaskan Pilot Susi Air yang Nasibnya Kini di Ujung Tunduk

Halaman:


Terkini Lainnya

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com