Ketua Komisi VIII DPR Soroti Daftar Tunggu Haji di Sulsel, di Bantaeng Antrean sampai 49 Tahun

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ashabul Kahfi menyoroti daftar antrean haji di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurutnya daftar antrean haji di propinsi ini paling lama se-Indonesoa. 

Contohnya, kata dia, daftar tunggu pemberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Bantaeng, Sulsel yang sampai 49 tahun.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari antusias dan semangat berhaji masyarakat Indonesia yang tinggi. Namun, hal ini justru menimbulkan masalah daftar antrean haji yang panjang.

“Kalau misalnya kita mendaftar hari ini, karena antreannya sangat panjang, ini berimplikasi juga pada tingginya angka Lansia. Katakanlah, saat dia mendaftar pada usia 45 tahun, terus menunggunya 30 tahun, otomatis kan waktu dia berangkat sudah lansia ini," kata Ashabul.

"Saya pikir ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan kami di Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Ashabul saat mengunjungi jemaah haji embarkasi Sulsel di Shisyah, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Timwas Haji DPR Temukan Sejumlah Keluhan Jemaah Haji

Menurut Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel I ini, Komisi VIII DPR akan terus mendorong mencarikan solusi untuk mengurangi daftar antrian haji yang sangat panjang tersebut.

Ia mengatakan, mungkin nanti ke depan daftar antrian haji tidak lagi perdaerah. Namun bisa ditarik ke tingkat provinsi, sehingga bisa mengurangi antrean daftar haji. Lalu ada juga kebijakan untuk yang sudah berhaji dua kali boleh berhaji lagi setelah 10 tahun.

“Kami harapkan juga, bagi mereka yang sudah berhaji mungkin cukuplah, kita beri kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain,”ucap Ashabul seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/6/2023).

Politisi Fraksi Partai Amanan Nasional (F-PAN) ini menambahkan, Indonesia sebetulnya juga bisa bernegoisasi mengambil kuota haji dari negara-negara lain yang tidak digunakan.

Hal tersebut, kata dia, tergantung pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Kerajaan Arab Saudi nantinya.

“Tetapi perlu diingat, jika ada penambahan kuota, ini juga saling terkait dengan kesiapan pemerintah untuk memenuhi penambahan kuota tersebut. Misalnya, kesiapan untuk catering-nya, Transportasi dan kesehatan serta lainnya,” imbuh Ashabul.