Mahfud: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Harus Lebih Baik Dibanding Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 harus bekerja lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.

Permintaan itu disampaikan Mahfud dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (20/6/2023).

“Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu, penegak hukum, bahwa pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik,” kata Mahfud, dikutip dari keterangan Kemenko Polhukam melalui unggahan video.

Baca juga: Polri Ungkap Provinsi Sangat Rawan Jelang Pemilu 2024: Jatim dan Papua

Mahfud juga meminta penegakan hukum atas pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dilaksanakan dengan baik.

“Yang jumlahnya 66 pasal itu supaya itu bisa ditegakan dan memberi pesan agar pemilu dari waktu ke waktu itu menjadi semakin baik,” ucap Mahfud.

“Pada 2024 mutlak harus menjadi lebih baik lagi dibanding pemilu yang terjadi pada tahun 2019 dan sebelumnya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud juga mengharapkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menjaga pemilu dapat berjalan secara berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH (aparat penegak hukum) karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah juga mengimbau agar pencegahan tindak pidana pemilu juga dikedepankan, layaknya semangat melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

"Hal itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena termasuk money politic yang diancam dengan pidana. Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu tejadi,” ujar Mahfud.

Baca juga: KPU DKI Minta Pemprov Carikan Gudang 8.000 Meter Persegi untuk Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, kata Mahfud, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik.

“Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ucap dia.