Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cawapres Ganjar Harus Disetujui Megawati, PPP Singgung Soal Etika Politik

Kompas.com - 17/06/2023, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyinggung soal etika politik dalam menentukan calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.

Menurutnya, Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu, penentuan cawapresnya harus berdasarkan pada lobi politik yang dilakukan terhadap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

“(Bacawapres Ganjar) bukan ada di tangan Bu Megawati, tetapi harus sepersetujuan Ibu Megawati karena Ibu Megawati adalah Ketua (Umum) PDI-P di mana Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDI-P,” sebut Mardiono setelah mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: PPP Tak Patok Harga Mati Sandiaga Uno Harus Jadi Cawapres Ganjar

Soal etika politik, imbuh dia, juga dilakukan PPP sebelum resmi mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden pada Rapimnas V di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat itu PPP berkomunikasi terlebih dulu dengan Ganjar sebelum memberikan dukungan.

Bahkan, imbuh dia, komunikasi juga dilakukan PPP kepada Presiden Joko Widodo. Komunikasi itu dilakukan karena Jokowi merupakan pimpinan koalisi parpol pendukung pemerintah, di mana PPP masuk di dalamnya.

“Tidak cukup hanya di situ, etika politik kita lalui sebagai orang Indonesia yang memiliki adat kesantunan, Pak Presiden Joko Widodo selaku pimpinan koalisi dari partai pemerintah, ya harus kita mintai persetujuan juga,” ungkap dia.

Mardiono menuturkan, nantinya proses pengambilan keputusan soal penentuan cawapres tetap bakal dirembug bersama dengan partai koalisi pendukung Ganjar.

Meskipun pada saat ini, PPP telah resmi akan mengusulkan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.

“Ini yang kita sebut sebagai meja perundingan. Tetapi pimpinan kerja sama politik itu adalah PDI-P,” imbuh dia.

Baca juga: PPP Usul Sandiaga Cawapres, Ganjar Masih Buka Kesempatan Parpol Ajukan Calon Lain

Diketahui Rapimnas VI PPP melahirkan sejumlah kesimpulan. Salah satunya adalah menunjuk Sandiaga menjadi bacawapres Ganjar dan memerintahkan Mardiono untuk melakukan lobi politik pada Megawati.

Selain itu, Sandiaga juga telah resmi ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: PPP Bakal Tawarkan PAN dan Golkar Dukung Ganjar-Sandiaga Uno

Saat ini selain Sandiaga, terdapat sejumlah nama lain yang dipertimbangkan PDI-P untuk mendampaingi Ganjar dalam kontestasi elektoral mendatang, seperti, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Erick Thohir, dan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com