Soroti Penggunaan Anggaran, Jokowi: Kapan "Stunting"-nya Akan Selesai?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

Baca juga: Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini?” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mengatakan, penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat sasaran itu terungkap berdasarkan temuan di sejumlah kementerian hingga pemerintahan daerah.

Dia mencontohkan, dari pagu anggaran sekitar Rp 10 miliar, sebanyak Rp 6 miliar justru habis digunakan untuk membiayai rapat-rapat serta perjalanan dinas, dan program-program yang kurang konkret.

"Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Heran Ada Daerah Habiskan Anggaran Stunting untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan internal harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.

Baca juga: Penyelesaian Stunting di 378 Daerah Tidak Sesuai Target

Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa)