Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulog Akui Tidak Gelar Operasi Pasar Besar-besaran meski Harga Beras Cendrung Naik, tapi...

Kompas.com - 12/06/2023, 12:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa Bulog belum akan melakukan operasi pasar secara besar-besaran, meski harga beras di pasaran cenderung naik dalam beberapa waktu terakhir.

Buwas, sapaan akrabnya, menyebutkan, Bulog hanya akan melakukan operasi terbatas karena kenaikan harga beras saat ini tengah dinikmati oleh kelompok petani.

"Kalau untuk petani yang mendapat (keuntungan) itu maka sekarang Bulog tidak melakukan operasi pasar yang secara besar ke lapangan, tapi terbatas," kata Buwas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Bulog Cabang Bima Pasok 500 Ton Beras ke NTT

Buwas menuturkan, operasi terbatas itu dilakukan dengan memasok beras dengan kemasan 5 kilogram langsung ke ritel dan pasar, tanpa melalui agen.

Menurut dia, penyaluran beras secara curah melalui agen justru menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh para agen.

"Langsung diganti karungnya, mereknya, terus langsung dijual dengan harga premium karena beras yang sekarang milik Bulog kan semua premium ya," kata dia.

Buwas pun mengeklaim, stok beras di pasaran masih mencukupi dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga beras di pasar.

Baca juga: Vietnam Pangkas Ekspor Beras, Bos Bulog: Enggak Masalah...

"Masih dalam taraf kita terus pantau terus, mudah-mudahan ini juga bisa kita tekan ya terutama untuk ke hilirnya tapi kita tidak terus berarti mengabaikan kepentingan petani," ujar dia.

Di samping itu, Buwas juga menekankan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri menghadapi dampak El Nino dengan menyiapkan stok beras, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ia meyakini, pasokan beras dari luar negeri tidak akan terganggu karena sudah menjalin kerja sama dengan banyak negara, antara lain, India, Pakistan, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

Baca juga: Perum Bulog Serap 500.000 Beras dalam Negeri

"Semua kita jajaki dan kita lakuka kontrak-kontrak, deal-deal, yang bilamana kita butuhkan kita bisa ambil," ujar Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com