Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Sebut Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 10/06/2023, 11:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said membantah kabar yang menyebutkan Partai Demokrat memaksakan agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Sudirman mengeklaim, seluruh partai-partai politik anggota KPP, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan calon pendamping Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitu pun Partai Demokrat," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Sudirman mengatakan, seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP, yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling suport, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak," kata Sudirman.

Kendati demikian, ia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi.

Baca juga: AHY-Demokrat Dinilai Bisa Merapat ke Golkar Jika Gagal Dampingi Anies

"Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah setajam apa pun perbedaan, semua akan selesai bila Pemimpin sudah mengambil keputusan," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa proses pemilihan cawapres sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman.

“Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Nasdem menuding Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies.

Baca juga: Peluang AHY Jadi Cawapres Dinilai Besar dan Tak Harus Bersama Anies

Awalnya, cepat karena waktu jelang Pilpres 2024 semakin sedikit. AHY merasa masa kampanye 75 hari tak cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai guna mencapai kemenangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri.

Belakangan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membantah tudingan Nasdem tersebut.

“Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang juga telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil,” paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com