Ujaran Kebencian pada Tahun Politik

MEMASUKI kontestasi politik 2024, terjadi keriuhan dan saling serang, hingga lontaran ujaran kebencian antarpendukung bakal calon presiden dan partai politik pendukungnya, utamanya di media sosial.

Ujaran kebencian dari sudut pandang hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka.

Indikasi menguatnya ujaran kebencian telah diungkapkan Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Sejak awal 2023, ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023, atau ada kenaikan 24 persen dari periode sebelumnya.

Menilik sejarah peradaban manusia, perilaku ujaran kebencian yang dibiarkan akan mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis.

Seperti yang terjadi di Rwanda, Suriah dan beberapa negara lainnya yang berawal dari tumbuh suburnya kebencian kolektif di antara sesama anak bangsa yang dipicu faktor politik.

Ujaran kebencian harus ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang berbhineka untuk melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini.

Terlebih dalam budaya komunikasi politik kita, meminjam ungkapan Yudi Latif, masih diwarnai oleh surplus kegaduhan dan defisit kesunyian.

Bahkan agama seringkali diekspresikan dengan cara provokatif dan miskin humanisme. Agama telah menjadi alat bagi kepentingan politik.

Agar tidak menimbulkan dampak polarisasi dan terwujudnya kontestasi politik yang berkualitas diperlukan adanya penegakan hukum, bagi penyebar ujaran kebencian selain melalui cara edukasi.

Aktor politik juga harus menjadi sasaran utama penegakan hukum. Sebagaimana hasil Survei dan Polling Indonesia (Spin) tahun lalu, sebanyak 20,2 persen masyarakat meyakini sikap politikus menjadi faktor dominan yang menyebabkan polarisasi pemilu.

Peran mereka lebih besar ketimbang pemengaruh (influencer) dan pendengung (buzzer).

Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2020 telah menjalankan tiga mekanisme memerangi hoaks.

Selain preventif lewat edukasi, dilakukan dua strategi korektif, yakni penegakan hukum bersama Polri, dan patroli siber 24 jam menggunakan kecerdasan buatan (AI). Hingga Januari 2023, patrol siber itu telah menangani 1.321 hoaks politik.

UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3), menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Juga diperkuat dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) sebagai acuan dan ketegasan bagi anggotanya dalam penegakan hukum.

Karena selama ini anggota Polri banyak yang ragu-ragu memaknai antara kebebasan berbicara dengan menebar kebencian.

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, termasuk terhadap para politikus lintas partai.

Penegakan hukum sejatinya bukan kebijakan yang antidemokrasi, yang dimaknai membungkam kehendak untuk mengkritik. Namun untuk membangun ruang komunikasi publik yang berkeadaban tanpa konflik yang menajam.

Kritik sifatnya objektif dan membangun perlu ditumbuhkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Aspek Ujaran Kebencian yang diatur lewat SE itu meliputi ujaran yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, yang terkait dengan perbedaan: Suku; Agama; Aliran keagamaan; Keyakinan atau kepercayaan; Ras; Antargolongan; Warna kulit; Etnis; Gender; Kaum difabel dan Orientasi seksual.

Sejatinya setiap insan dalam berkomunikasi haruslah mempertimbangkan aspek subjek dari pesan (komunikan), nilai pesan (value massage), dan efek dari pesan politik tersebut.

Hal ini dibutuhkan dalam rangka menjalankan politik yang sehat dan mencerdaskan, untuk mengubah persepsi bahwa politik tidak selalu “kotor”, namun dalam politik ada etika (fatsoen).

Etika komunikasi Islami

Etika Komunikasi dalam perspektif Islam adalah komunikasi yang berakhlak al-karimah atau beretika dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan sehari-hari, secara lisan dan tulisan, termasuk ujuran ketika berkomunikasi di media sosial.

Dalam literatur islam, beberapa prinsip tersebut di antaranya: Seorang komunikator harus berbicara yang benar (Qaulan Sadida). Berbicara dengan benar merupakan hal yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan kesadaran diri.

Mengingat di dunia yang serba politis saat ini, orang cenderung untuk menghalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sehingga mudah untuk melakukan manipulasi fakta dan data.

Sadied menurut bahasa berarti yang benar, tepat. Sadida dengan: kata yang lurus (qowiman); kata yang benar (Haqqan); kata yang betul, correct, tepat (Shawaban).

Yang dimaknai seseorang dalam berkata harus dilandasi dengan kejujuran dan kebenaran. Kejujuran pangkal dari segala kesempurnaan; karena yang demikian itu berasal dari kemurnian hati. “Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya” (HR Ibnu Hibban).

Perkataan Yang Baik (Qaulan Ma’rufa) Allah menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kuat terhadap orang-orang miskin atau lemah, qaulan ma’rufan berarti pembicaraan yang bermafaat, informatif, mencerahkan pemikiran, problem solver terhadap kesulitan orang lemah.

Membantu secara psikologis dengan membesarkan hatinya bukan dengan merendahkannya.

Qaulan Ma’rufa juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat).

Kita harus mampu menjaga dari perkataan yang sia-sia, apapun yang kita ucapkan harus selalu mengandung nasihat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya.

Jangan sampai terjebak dengan mencari-cari kejelekan orang lain, pandai dan mudah mengkritik, memfitnah dan menghasut.

Berkomunikasi melalui ujaran lisan maupun tertulis, sejatinya harus menjadi perekat sosial (social glue). Yang berfungsi membangun harmoni sosial dalam kondisi kesetaraan, sukarela dan tanpa tekanan didasari penghargaan terhadap manusia sebagai hamba Allah.

Masyarakat diharapkan juga semakin kritis dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas dan berupaya menghasut.

Masyarakat adalah aktor komunikasi bukan objek pesan komunikasi semata. Mari jadikan komunikasi adalah energi untuk tumbuhnya kebaikan dan pencerahan bagi kemajuan bangsa, terlebih dalam memasuki tahun politik yang mulai memanas. Semoga!