Antisipasi Karhutla Saat El Nino, Pemda Diminta Dorong Pembentukan Relawan Pemadam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur memfasilitasi pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) agar mendorong dibentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang musim kemarau dan fenomena El Nino.

Hal itu termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 yang diteken Tito pada 17 Mei 2023.

"Khusus kepada bupati/wali kota untuk membentuk Redkar sampai ke tingkat desa/kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran," ujar Tito dalam instruksinya.

Baca juga: Waspada El Nino, Mendagri Minta Pemda Siaga Karhutla dan Pastikan Anggaran Cukup

Ia juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemda juga diminta melibatkan akademisi, kalangan bisnis, komunitas, dan media massa dalam upaya pencegahan, tanggap darurat dan penegakan hukum serta penanganan pascabencana karhutla.

Tito menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kerja sama lintas sektor itu.

"Patroli pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye melarang membuka lahan dengan cara membakar, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan karhutla untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan bencana," kata dia.

"Monitoring perkembangan curah hujan, tingkat kekeringan, mewaspadai puncak musim kemarau, serta kondisi lain yang dapat menyebabkan terjadinya bencana karhutla," tambah Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Perhatikan Kenaikan Harga Komoditas Pangan

Tito melanjutkan, kerja sama ini juga diharapkan bisa mengaktifkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi pemantauan titik api melalui satelit dan pemeriksaan lapangan serta untuk pengajuan Surat Permohonan Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana karhutla yang telah ditetapkan.

Pemda pun diminta menggelar geladi kesiapsiagaan, menyusun rencana kontinjensi bencana karhutla melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta membuat peraturan untuk penanganan karhutla.

"Pastikan tersedianya alokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota secara optimal untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla melalui program pada BPBD provinsi dan kabupaten/kota serta perangkat daerah lainnya," tulis Tito.

"Dalam hal anggaran untuk keadaan darurat bencana karhutla belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan," ia menambahkan.

Antisipasi El Nino

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya.

Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Puncak kemarau 2023 diprediksi terjadi pada Agustus 2023, ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Dwikorita menjelaskan, wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada bulan April mendatang meliputi Bali, NTB, NTT, sebagian besar Jawa Timur.

Baca juga: Perkiraan Cuaca Minggu 7 Mei 2023, BMKG: Siang hingga Malam Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan

Sedangkan wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei meliputi sebagian besar Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, Papua bagian selatan.

Sementara itu, tambah dia, wilayah yang baru memasuki musim kemarau pada bulan Juni meliputi Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Pulau Kalimantan bagian selatan, dan sebagian besar Pulau Sulawesi bagian utara.

Kemudian, terkait prakiraan dinamika atmosfer-laut, Dwikorita menyebutkan, pada semester kedua terdapat peluang sebesar 50-60 persen bahwa kondisi netral akan beralih menuju fase El Nino.

Maka dari itu, lanjut Dwikorita, menyikapi situasi tersebut BMKG menghimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya).

"Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir," imbuhnya, dikutip situs resmi BMKG.

Pemerintah daerah dan masyarakat, tambah dia, dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan.