Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Petinggi Gaungkan Perpanjangan Jabatan Presiden, Anies: Jangan Pernah Dibiarkan...

Kompas.com - 21/05/2023, 22:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berpesan, masyarakat harus jeli dengan perubahan yang kecil-kecil, termasuk soal isu perpanjangan jabatan presiden.

Adapun pesan ini disampaikan Anies saat hadir dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

Mulanya, Anies menyinggung banyaknya mafia di negeri ini, bahkan eksis hampir di semua lini. Proses penyimpangan itu terjadi pelan-pelan.

Bila pemimpin tidak sensitif pada persoalan ini, maka mafia akan secara bertahap merusak Indonesia. Hal itulah yang membuat Anies berpesan agar jeli dengan sekecil apapun perubahan.

Baca juga: Anies Sebut Pembangunan Jalan Nasional di Era SBY Lebih Panjang dari Jokowi, KSP: Cara Berpikir Jangan Parsial

"Ketika bicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini, pelan-pelan, gradual. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hadapi dan kita harus hentikan," kata Anies dalam acara tersebut.

Tak lama, ia pun menyinggung soal banyaknya para petinggi negara yang mengajukan agar masa jabatan presiden diperpanjang.

Saat ini, presiden hanya bisa menjabat selama dua periode. Masing-masing periode memiliki waktu lima tahun.

Anies mengisyaratkan, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan praktek perubahan kecil yang dia maksud.

"Ketika ada gagasan untuk perpanjang, maka kita komit dengan aspirasi reformasi. Kalau ada petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeser, jangan pernah dibiarkan. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan," tuturnya.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Siapapun Boleh Nyapres, Negara Jangan Melarang

Anies pun menyamainya perubahan pelan-pelan itu dengan seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air secara perlahan-lahan.

Adapun ilustrasi ini sebelumnya dia gambarkan untuk menjelaskan cara kerja mafia.

Anies mengibaratkan seekor katak yang dimasukkan ke dalam sebuah ke panci berisi air dingin. Kemudian panci tersebut dipanaskan perlahan-lahan hingga airnya mendidih dan katak akan mati di dalamnya.

Hal ini kata Anies, berbeda ketika katak dilemparkan ke panci yang airnya sudah mendidih. Tentu saja, katak tersebut akan langsung melompat ke luar.

"(Artinya) bila kita tidak menyadari pertumbuhan mafia terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita sadari ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama," jelas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com