Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ngotot Tawarkan Airlangga, Cak Imin: Bergabung, tapi Tidak Wapres

Kompas.com - 20/05/2023, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa posisi Ketum Golkar Airlangga Hartarto tidak sebagai calon wakil presiden (cawapres) jika bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Hal ini disampaikan usai ditanya soal Partai Golkar yang masih kekeh menawarkan Airlangga sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Kan, sudah dijawab oleh Faisol Riza (Ketua DPP PKB) waktu itu. Apa jawabannya waktu itu? Pak Airlangga bergabung, tapi tidak wapres," kata Cak Imin saat ditemui usai silaturahim di kediaman Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Pesan Try Sutrisno untuk Cak Imin: Teruskan Indonesia, yang Tua Mati Diganti yang Muda

Sementara, Cak Imin juga menambahkan bahwa PKB hingga kini menunggu pernyataan resmi dari Golkar jika ingin bergabung ke KKIR.

Dia mengingatkan bahwa KKIR memiliki piagam untuk pengusungan capres-cawapres yang ditentukan oleh dirinya dan Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra.

Namun, hingga kini Cak Imin mengaku belum bertemu lagi dengan Prabowo.

"Sampai hari ini saya belum pernah ketemu Pak Prabowo lagi ya. Jadi sejauh ini kita masih konsisten dengan rencana kita berdua sejak awal," ujar dia.

Meski demikian, diakui Cak Imin bahwa Golkar memang membangun komunikasi untuk bisa bekerja sama dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Pakai Batik Bercorak Garuda Saat Temui Try Sutrisno, Cak Imin: Menghormati Beliau

Komunikasi itu, jelas dia, tak hanya dilakukan Golkar dengan PKB, melainkan juga dengan Gerindra.

"Yang jelas saya tahu, Golkar bicara sama Pak Prabowo, Golkar bicara sama saya untuk mulai bahu membahu bersatu, tapi finalisasi nanti kita tunggu aja nanti statement dari Golkar," tutur Wakil Ketua DPR ini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Jawa I (Jakarta, Jawa Barat, Banten) MQ Iswara menekankan Golkar masih optimistis bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan maju di Pilpres 2024, baik sebagai capres atau cawapres.

Bahkan, Iswara memohon doa supaya keinginan Golkar mengusung Airlangga tersebut dapat terwujud.

Baca juga: Cak Imin Ingin Bertemu Megawati: Kita Tunggu Kabar

"Insya Allah kami optimis bahwa kami masih tetap, sampai hari ini, kami mencalonkan ketum kami Pak Airlangga Hartarto, baik sebagai capres maupun cawapres," ujar Iswara saat ditemui di sekretariat Ikatan Alumni Unpad, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

"Dan mudah-mudahan mohon doanya saja bahwa komunikasi yang sedang berjalan dalam beberapa hari kemarin, termasuk sampai hari ini, dapat berlangsung sesuai harapan. Jadi ini masih proses," katanya lagi.

Diketahui, saat ini Golkar lebih intensif berkomunikasi dengan PKB dan Gerindra ketimbang dengan partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Bahkan, Golkar mengajukan proposal supaya poros baru ini mengusung pasangan Prabowo-Airlangga.

Akan tetapi, Iswara menyadari bahwa segala hal terkait pencapresan masih dinamis hingga saat ini.

"Semua masih dinamis. Belum tentu juga berpasangan dengan siapa. Si A dengan si B belum tentu juga. Semua masih sangat dinamis. Tapi, yang pasti kami optimis," ujar Iswara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com