Anggap Wajar JK Kritik Jokowi yang Ikut Campur Politik, Pengamat: Biar Jadi Urusan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak banyak ikut campur urusan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, JK berkapasitas sebagai tokoh bangsa sekaligus salah satu pemimpin nasional.

"Sudah semestinya JK layangkan kritik karena punya kesetaraan dengan Presiden, dengan harapan Presiden mendengar dan menarik diri dari keterlibatan politik praktis," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Rangkaian Sowan Politik Tokoh Koalisi Besar kepada JK dan AHY, Minta Restu dan Merayu?

Dedi berpandangan, Jokowi bisa ikut campur urusan politik jika kapasitasnya adalah sebagai kader PDI-P.

Namun, dengan catatan, hal itu dilakukan pada saat masa kampanye partai politik untuk Pemilu 2024.

"Bukan saat ini, di mana politik masih dinamis, biarkan menjadi urusan partai secara umum," jelas Dedi.

Di sisi lain, menurut Dedi, JK melihat langkah Presiden ikut campur politik saat ini memiliki potensi serius.

Semisal, banyak pihak akan menduga presiden berpihak terhadap tokoh bakal capres tertentu.

Baca juga: Jusuf Kalla Nilai Pilpres 2024 Bisa Diikuti 3 Paslon Capres-Cawapres

"Itu bisa memicu ketidakadilan, penyelenggara bisa saja akan lakukan hal-hal yang sekiranya dianggap memihak pada Presiden, ini mengkhawatirkan," ujar dia.

Di luar itu, menurut Dedi, bisa saja JK menjadi pihak yang berada di belakang bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sehingga mengeluarkan kritik pada Jokowi.

Sebab, Jokowi selama ini dianggap menjadi antitesa Anies, begitu pula sebaliknya.

Jika benar demikian, kata Dedi, maka JK menyatakan hal itu bukan sebagai pejabat publik.

"JK membela pihak yang mungkin ia anggap perlu didukung," imbuh dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pembentukan Koalisi Besar Ide Bagus, tapi...

Atas kritik JK, Dedi berharap Presiden mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara, jika ingin leluasa terlibat urusan politik Pilpres.

Setelah mengundurkan diri, kata Dedi, Jokowi bisa fokus sebagai tim sukses salah satu kandidat.