Hardiknas 2023, Puan Minta Pemerintah Optimalkan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN PPPK

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) demi menunjang peningkatan kesejahteraan para guru.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama. Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Pernyataan tersebut Puan sampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Selasa. Pada kesempatan ini, ia secara khusus menyoroti nasib guru honorer.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengungkapkan bahwa masih banyak guru honorer yang mendapat upah rendah, khususnya di daerah-daerah.

Padahal, kata Puan, pekerjaan guru di daerah cukup berat dengan tantangan kurangnya tenaga pendidik dan aspek geografis yang tidak mudah.

Baca juga: Letak Geografis Sebabkan Harga BBM RI Variatif, Beda dari Malaysia-Singapura

“Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari pendapatan lebih dengan bekerja serabutan. Hal ini yang harus kita benahi, dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau PPPK, guru akan sejahtera dan memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal. Terlebih, guru ASN berstatus PPPK yang telah dan diangkat masih kurang dari 50 persen kebutuhan guru yang mencapai lebih dari 1,2 juta orang.

Targetkan pengangkatan 601.286 guru PPPK

Untuk diketahui, pemerintah telah menyatakan akan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru PPPK pada 2023 sebanyak 601.286 orang untuk pemenuhan guru ASN.

Oleh karenanya, Puan memastikan, pihaknya akan mengawal proses pengangkatan guru ASN PPPK agar terealisasi sesuai target.

Baca juga: Link Pengumuman PPPK Kemenag dan Cara Ajukan Sanggah

Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk semakin memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik sehingga kuota pengangkatan guru PPPK semakin lebih maksimal.

“Selain lewat alat kelengkapan dewan atau komisi terkait, saya secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini.

Dengan pengawalan tersebut, lanjut dia, kebutuhan tenaga guru untuk mendidik anak-anak Indonesia juga semakin cepat terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut, Puan mendorong agar seleksi pengangkatan guru PPPK memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik.

Menurutnya, jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN harus turut dipertimbangkan.

Baca juga: Ribuan Tamu Hadiri Halal Bihalal Bersama Ganjar, Mulai ASN, Kepala Daerah, Hingga Tokoh Lintas Agama

“Kami di DPR juga akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah melakukan penyerapan tepat dengan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” tutur Puan.