Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Nasdem Tak Ikut Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, Zulhas: Mbak Mega dan Bang Surya ke Luar Negeri

Kompas.com - 02/04/2023, 17:06 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan bahwa seluruh ketum partai koalisi pemerintah sebenarnya diundang ke acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Namun, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berhalangan hadir dalam acara yang diprakarsai oleh PAN tersebut.

“Memang ini semua ketua umum. Mbak Mega sama Bang Surya lagi ke luar negeri,” ujar Zulhas saat ditemui usai acara.

Baca juga: Ketum PAN Sebut Elektabilitas Prabowo Naik karena Jokowi

Zulhas mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan seluruh ketum parpol koalisi pemerintah lagi dalam waktu dekat.

“Iya, proses kan masih panjang ya. Karena (acara) ini memang sudah lama direncanakan,” kata Zulhas.

Selain Zulhas sebagai tuan rumah, acara silaturahmi itu juga dihadiri Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Jokowi: Dua Minggu Ini gara-gara Urusan Bola, Pusing Betul

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dirinya tidak dilibatkan dalam urusan pencalonan presiden atau koalisi untuk Pemilu 2024.

Jokowi menyebutkan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) itu urusan partai atau gabungan partai.

“Jadi yang namanya pilpres itu urusannya partai, atau gabungan partai, jangan presiden itu diikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit (bilang) sudah direstui presiden,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

“Saya kadang-kadang (bertanya), apa hubungannya? Enggak ada hubungannya, apalagi kalau datang ke saya, dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa?” ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pilpres Itu Urusannya Partai, Presiden Jangan Diikutkan

Namun, Jokowi tidak menampik, apabila ada orang partai menemui dirinya untuk memberi masukan, mantan Wali Kota Surakarta itu tidak menolak.

“Ya kalau saya ditanya saya jawab, 'Pak, bapak setuju enggak, Pak Prabowo jadi capresnya?', ya saya kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak,” ujar Jokowi yang kemudian tertawa.

“Kalau setuju, ya setuju, mantap begitu. Jadi kalau saya ditanya. Enggak ditanya ya saya diam-diam saja,” kata dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com