Mahfud MD Nilai Pemuka Agama Boleh Ceramah Politik di Tempat Ibadah, tapi Bukan Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pada dasarnya berbicara politik di rumah ibadah diperbolehkan.

Hanya saja, tegas Mahfud, tidak dalam rangka politik praktis.

"Berceramah politik di masjid atau di gereja, di pesantren boleh atau tidak? Boleh, asal politiknya politik kebangsaan, politik kenegaraan, ya politik kemanusiaan atau kerakyatan yang dibangun melalui visi yang sama di dalam perjalanan bernegara," kata Mahfud di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Bakal Jelaskan Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu, Mahfud: Jumat Saya Datang ke DPR

"Tetapi kalau politik praktis, jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja juga," lanjutnya.

Mahfud menjelaskan, hal yang termasuk politik praktis misalnya menyampaikan dukungan terhadap tokoh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu atau bahkan mengajak umat memilih partai politik tertentu.

Menurut dia, hal itu tidak diperbolehkan di tempat ibadah karena berkaitan dengan pilihan masing-masing umat.

"Kalau dikampanyekan di masjid, di gereja dan sebagainya itu menimbulkan perpecahan. Tapi ceramah politik, politik yang baik, di setiap masjid, gereja apa, itu boleh," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan apa yang dimaksud ceramah politik tingkat tinggi. Misalnya, mengajak masyarakat atau umat memilih pemimpin yang baik.

Namun, pemuka agama hanya bisa berceramah sampai di titik itu. Dalam arti, tidak sampai menyebut siapa nama tokoh yang harus dipilih.

Baca juga: Batal ke Papua, Mahfud Sebut Ada Hal Penting yang Seharusnya Dibicarakan dengan Presiden

"Tapi jangan pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang baik itu Mahfud (misalnya) itu enggak boleh. Tapi kalau pemimpin yang baik, jangan nyebut orang, itu tugas masjid. Karena apa? Itu politik inspiratif," pungkasnya.