Sinyal-sinyal Positif untuk Ganjar Pranowo

BEBERAPA hari lalu, Ganjar Pranowo diketahui kembali ikut naik pesawat kepresidenan RI. Nyaris tak banyak pemberitaan soal ini, kecuali unggahan Ganjar Pranowo sendiri di akun twitternya.

Namun peristiwa itu bukan yang pertama tentunya, karena akhir tahun lalu, tepatnya usai menghadiri acara Puncak Peringatan HUT ke - 77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Sabtu, 3 Desember 2022,

Ganjar Pranowo juga satu pesawat dengan Presiden Jokowi menuju Solo.

Pertemuan Jokowi dengan Ganjar Pranowo nampaknya menjadi bagian dari estafet politik dari pertemuan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada Sabtu (18/3).

Dari pemberitaan yang ada, ada banyak topik yang dibicarakan kedua tokoh ini. Banyak media yang menyoroti cerita Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi tentang Soekarno, sang Proklamator.

Meski begitu, pembicaraan tentang calon presiden resmi dari PDIP tentu sejatinya tidak terlewatkan, terlepas diberitakan ataupun tidak.

Topik ini penting yang tentunya perlu dinegosiasikan oleh kedua pihak. Sebagaimana diketahui selama ini, dualisme aspriasi tentang siapa yang akan menjadi calon presiden resmi partai berlogo banteng moncong putih itu merupakan topik hangat sekaligus ‘friksional’ di antara Jokowi dan Megawati.

Lantas, apakah dua rentetan peristiwa tersebut bisa dimaknai sebagai peristiwa yang menggambarkan meredanya relasi konfliktual kedua pihak terkait calon resmi yang akan diusung PDIP?

Dengan kata lain, apakah kedua peristiwa bermakna bahwa sudah terdapat kesepakatan final antara Megawati dan Jokowi tentang calon presiden 2024?

Dilihat dari perkembangan politik dalam beberapa bulan terakhir, nampaknya sudah terjadi kesepakatan final.

Pertama, friksi politik antara pendukung Ganjar Pranowo dan pendukung Puan Maharani sudah nyaris absen di ruang publik.

Kedua adalah pernyataan-pernyataan politik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam beberapa bulan belakangan.

Hasto dengan yakin menyampaikan bahwa PDIP dan Megawati sudah mengantongi nama yang akan menjadi calon presiden dari PDIP dan nama tersebut berasal dari internal PDIP.

Saat ini, kata beliau, PDIP hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa kandidat tersebut.

Lalu, kepada siapakah pilihan itu akan berlabuh? Dilihat dari dinamika politik yang ada, nama Ganjar Pranowo semakin berpeluang untuk menjadi calon presiden dari PDIP dibanding Puan Maharani.

Pertama, sebagaimana yang kita saksikan belakangan, relawan dan pendukung Ganjar Pranowo sudah tidak seagresif awal tahun lalu dalam mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang jauh lebih layak secara elektoral dibanding Puan Maharani.

Kedua, relasi Jokowi dan Megawati terlihat semakin hangat dan mesra, seolah-olah tidak ada lagi perbedaan politik antara kedua pihak terkait dengan calon presiden yang akan menggantikan Jokowi untuk periode selanjutnya.

Sebenarnya kehangatan hubungan kedua pihak bisa saja dimaknai bahwa Jokowi, yang selama ini cenderung dilihat publik sebagai sosok King Maker yang mengantongi nama calon presiden sendiri, sudah menerima keinginan Megawati terkait dengan calon presiden.

Namun nampaknya pemaknaan seperti itu agak kurang kontekstual dengan dinamika politik yang ada. Selama ini, suasana penentuan bakal calon presiden di PDIP menjadi ramai karena adanya nama Ganjar yang digadang-gadang sebagai calon presiden besutan Jokowi.

Artinya, suasana politik di dalam PDIP menjadi panas bukan karena Puan, yang konon dikabarkan sebagai bakal calon presiden versi Megawati, tapi karena hadirnya nama lain yang cukup kuat secara elektoral selain Puan, yakni Ganjar.

Bahkan tidak jarang para petinggi PDIP merasa terganggu dengan para pendukung Ganjar, sampai muncul istilah Dewan Kolonel versus Dewan Kopral.

Jadi, saat situasi berubah menjadi tenang dan hubungan Megawati-Jokowi semakin membaik, sangat besar kemungkinannya bahwa sang penantang Puan tidak lagi melakukan tekanan politik ke dalam.

Hal itu terjadi bisa karena pihak yang menekan ke dalam kalah kuat atau bisa pula terserap dengan baik karena satu dan lain hal.

Dalam hal ini, saya lebih cenderung memilih pemaknaan kedua di mana Ganjar, berkat dukungan penuh Jokowi, terserap ke dalam.

Ketiga adalah soal kepastian Anies Baswedan menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan. Keberhasilan Surya Paloh dan Partai Nasdem mengusung Anies dan berbuah koalisi tiga partai, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, memberi kepastian kepada Jokowi dan Megawati bahwa calon presiden dari PDIP harusnya calon yang bisa mengalahkan Anies secara elektoral.

Tidak terelakkan, sosok yang paling sering mengalahkan Anies di survei-survei politik yang ada adalah Ganjar.

Jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023, menunjukkan bahwa elektabilitas calon presiden (capres) tertinggi masih diduduki oleh Ganjar, disusul Prabowo Subianto, dan Anies.

Dan jika dihadap-hadapkan antara Ganjar dan Anies, hasilnya cukup meyakinkan, Ganjar mengantongi angka 60,2 persen melawan Anies dengan angka 39,8 persen.

Karena bagaimanapun, cara terbaik untuk mengetahui kandidat terbaik adalah dengan melihat raihan hasil survei. Pasalnya, survei adalah gambaran dan indikasi dari dukungan publik yang dimiliki oleh sang kandidat.

Faktanya selama ini, di era demokrasi modern, indikasi tersebut memang biasanya berasal dari hasil survei. Jamak di negara-negara demokrasi bahwa kandidat yang dimunculkan oleh satu atau beberapa partai adalah kandidat yang memiliki data hasil survei tertinggi.

Keempat, semakin pastinya jadwal pemilihan umum tahun 2024 nanti, setelah keputusan rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyikapan DPR atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu.

Artinya, peluang untuk mengulur-ulur pencalonan presiden oleh partai, terutama PDIP, dan King Maker, terutama Jokowi, tidak ada lagi.

Keputusan bulat harus diambil segera tentang siapa yang akan menjadi calon presiden resmi partai karena jadwal pemilihan akan berjalan sesuai dengan rencana semula.

Apalagi wacana penundaan pemilu, sebagaimana beberapa waktu lalu kita saksikan cukup ramai di ruang publik mulai hilang dari peredaran. Terlebih, Megawati justru sangat menentangnya.

Nah, akhirnya hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR pada Rabu (15/3), memberikan kejelasan bahwa Pemilu akan berjalan sesuai rencana, sebagaimana aspirasi Megawati di satu sisi, dan aspirasi para pihak untuk mendorong isu tiga periode atau penundaan Pemilu melemah di sisi lain.

Dengan kata lain, PDIP harus punya calon presiden resmi segera, yang didasari kesepakatan politik antara Megawati dan Jokowi.

Pendeknya, rentetan faktor di atas menjadi alasan yang sangat kuat bagi Jokowi dan Megawati untuk segera bersepakat soal calon presiden resmi PDIP.

Dan kesepakatan tersebut tentunya haruslah berlabuh kepada calon yang benar-benar mampu memenangkan pemilihan presiden yang diukur dari kapasitas elektoralnya selama ini merujuk survei-survei politik yang ada.

Nah, dari dua nama yang ramai beredar di internal PDIP, masing-masing Puan dan Ganjar, harus diakui bahwa nama Ganjar akan jauh lebih rasional dijadikan sebagai kandidat yang akan mampu memenuhi target kemenangan tersebut.

Saya melihat, dalam konteks inilah dua peristiwa di atas bisa dimaknai.