Bawaslu Ajak Diskusi Parpol, Cegah Potensi Pelanggaran Pemilu di Bulan Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencegah terjadinya potensi pelanggaran Pemilu di bulan suci Ramadhan, Badan Pengawas Pemilu mengundang perwakilan partai peserta pemilu dalam diskusi "Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Peserta Pemilu 2024."

Anggota Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan, undangan diskusi tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang biasa terjadi selama bulan puasa.

"Mudah-mudahan dengan upaya ini Ramadhan yang akan kita lewati kemudian menjadi sepi dari dugaan pelanggaran Pemilu," kata Lolly saat ditemui di sela-sela acara, di Artotel Suites, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Bawaslu Akui Kirim SMS Blast, Larang Anies Jadikan Masjid Al-Akbar Tempat Berpolitik

Lolly mengatakan, selama ini bulan Ramadhan menjadi bulan yang sering terjadi potensi pelanggaran Pemilu.

Misalnya di tahun 2019 lalu, kata Lolly, pelanggaran sosialisasi maupun kampanye sering ditemukan di beberapa tempat yang harusnya steril dari aktivitas politik.

"Misalnya di tempat pendidikan, tempat pemerintahan dan tempat ibadah," ujar Lolly.

Selain itu, potensi pelanggaran juga bisa terjadi secara terselubung sehingga terjadinya politisasi identitas, suku, agama dan ras.

"Yang kemudian menggunakan bulan suci Ramadhan," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu Minta Anggaran 2023 Cair Penuh agar Tak Ada Spekulasi Pemilu Ditunda

Begitu juga dengan upaya bagi-bagi takjil dan politik uang dengan modus sedekah.

Bawaslu menekankan tidak melarang orang untuk berbuat kebaikan, seperti bersedekah dalam bentuk barang atau uang.

"Yang Bawaslu larang adalah kemudian dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik itu di masa kampanye, masa penghitung maupun di masa tenang," kata dia.

"Yang tidak boleh bagi Bawaslu koridornya mencampur adukan antara berbuat kesolehan kebaikan dengan kampanye terselubung. Itu yang enggak boleh," pungkas Lolly.